KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali menjadi perhatian publik terkait dugaan ketidaksesuaian sejumlah smelter dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal ini mencuat setelah instansi yang bertanggung jawab atas perizinan ekspor balok timah tersebut memilih bungkam saat dimintai data oleh awak media. Kamis (22/5/2025)
Pada Rabu (21/5/2025), tim Jobber (Jurnalis Babel Bergerak) mendatangi kantor Disperindag Babel yang terletak di Kompleks Perkantoran Gubernur Babel untuk mengonfirmasi data ekspor balok timah. Namun, upaya tersebut kembali menemui jalan buntu. Tidak ada pegawai di lokasi yang bersedia memberikan informasi terkait data ekspor yang diminta.
Saat tiba di kantor Disperindag, suasana terlihat sepi. Tim media menunggu selama sekitar 15 menit di lobi sebelum akhirnya seorang petugas keamanan memberikan penjelasan bahwa Kepala Dinas tengah berada di Kantor Gubernur Babel. Sementara itu, Kepala Seksi Ekspor, Fadjri, sedang menghadiri kegiatan pasar murah di Tua Tunu.
“Kadis berada di Kantor Gubernur pak, sedangkan Pak Fadjri sedang di Tua Tunu ada giat pasar murah,” jelas petugas keamanan tersebut, Rabu (21/5/2025).
Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi. Dalam tiga kesempatan sebelumnya, upaya tim media untuk memperoleh data serupa dari Disperindag Babel juga berakhir tanpa hasil. Pada setiap kesempatan, pihak instansi terkesan menghindar dan tidak memberikan respons yang memadai.
Tidak hanya melalui kunjungan langsung, tim Jobber juga mencoba menghubungi Kabid Ekspor, Fadjri, melalui pesan dan telepon WhatsApp. Meskipun pesan terlihat terkirim, tidak ada balasan maupun tanggapan dari pihak yang bersangkutan.
Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menduga bahwa ketertutupan informasi ini berkaitan dengan potensi pelanggaran prosedur dalam ekspor timah di wilayah Babel. Data ekspor merupakan salah satu komponen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses ekspor, termasuk kesesuaian smelter dengan RKAB yang telah ditetapkan.
Ketidaksesuaian smelter dengan RKAB sering kali dianggap sebagai pintu masuk bagi berbagai pelanggaran, mulai dari pencemaran lingkungan hingga praktik ekspor ilegal. Oleh karena itu, minimnya transparansi dari instansi terkait justru semakin memperkuat kecurigaan publik.
(Sumber: Berita5, Editor: KBO Babel)
