KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Dua kapal milik PT Pertamina (Persero) akhirnya mendapat izin untuk melintasi kawasan strategis Selat Hormuz setelah memperoleh persetujuan dari otoritas Iran. Keputusan ini menjadi titik terang di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang sempat memicu kekhawatiran terhadap distribusi energi global. Sabtu (4/4/2026)
Kedua kapal tersebut, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dijadwalkan segera keluar dari wilayah Selat Hormuz setelah seluruh aspek teknis dan operasional diselesaikan. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan perairan internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa komunikasi intensif dengan pihak Iran telah dilakukan sejak awal meningkatnya situasi di kawasan tersebut.
“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran. Saat ini, hal tersebut tengah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Keberhasilan diplomasi ini menunjukkan peran aktif pemerintah Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional, khususnya terkait keamanan jalur distribusi energi. Selat Hormuz memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia untuk pengiriman minyak mentah dan gas.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan guna menjamin kelancaran pelintasan kapal. Selain aspek logistik, keselamatan awak kapal menjadi perhatian utama.
Juru Bicara ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kelancaran distribusi energi, tetapi juga memastikan keamanan seluruh kru kapal.
“Kementerian ESDM terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz dapat berjalan aman dan lancar. Keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Di sisi operasional, anak usaha Pertamina, Pertamina International Shipping, tengah mempersiapkan seluruh kebutuhan teknis dan administratif agar kedua kapal dapat melintasi jalur tersebut tanpa hambatan.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyampaikan bahwa perusahaan menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap langkah operasional.
“Prioritas kami tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Kami berharap proses ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Di tengah dinamika geopolitik yang tidak menentu, pemerintah juga mengambil langkah strategis dengan melakukan diversifikasi sumber impor energi. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap satu kawasan tertentu, khususnya Timur Tengah yang rentan terhadap konflik.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memperluas sumber pasokan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).
Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, Indonesia melalui Pertamina mengimpor sekitar 135,33 juta barel minyak mentah. Dari jumlah tersebut, sekitar 19 persen atau 25,36 juta barel berasal dari Arab Saudi, sementara sisanya dipasok dari berbagai wilayah lain seperti Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, serta negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, kerja sama jangka panjang dengan negara seperti Singapura dan Malaysia juga terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan produk BBM dalam negeri tetap terjaga.
Diversifikasi ini dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian global yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi.
Dengan diberikannya izin oleh Iran, pemerintah berharap distribusi energi Indonesia dapat kembali berjalan normal tanpa gangguan berarti. Keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti bahwa pendekatan diplomasi yang aktif dan koordinasi lintas sektor mampu mengatasi tantangan strategis di tingkat internasional.
Ke depan, pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi global serta memperkuat langkah mitigasi guna memastikan keamanan pasokan energi nasional tetap terjaga, sekaligus melindungi kepentingan Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia. (Sumber : idnfinancial.com, Editor : KBO Babel)
