Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » DPRD Babel Minta Data Desil Bansos Diperbaiki, Kades Diminta Turun Langsung Verifikasi Warga

DPRD Babel Minta Data Desil Bansos Diperbaiki, Kades Diminta Turun Langsung Verifikasi Warga

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
  • visibility 45
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi membahas persoalan pendataan desil yang menjadi salah satu acuan dalam penetapan penerima bantuan sosial dan program perlindungan sosial pemerintah. Jum’at (2/10/2026)

Audiensi tersebut digelar sebagai respons terhadap dinamika pendataan kesejahteraan masyarakat yang dinilai masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil warga di lapangan. Pertemuan melibatkan unsur pemerintah daerah serta kepala desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data masyarakat. Namun, proses tersebut hingga kini dinilai belum berjalan optimal.

Menurut Didit, progres verifikasi ulang data baru mencapai sekitar 30 persen. Artinya, masih terdapat cukup banyak data masyarakat yang perlu diperiksa, diperbaiki, dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

“Pemerintah pusat sudah memberikan ruang untuk verifikasi ulang. Tetapi progres kita baru sekitar 30 persen. Ini yang harus kita kejar,” kata Didit dalam audiensi tersebut.

Ia menilai persoalan data kesejahteraan tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan administratif. Pemerintah daerah dan desa harus memastikan kondisi warga yang tercatat dalam sistem benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah penggunaan indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam audiensi, muncul dorongan agar karakteristik sosial dan ekonomi yang khas di Bangka Belitung turut diperhitungkan dalam proses penentuan status kesejahteraan masyarakat.

Didit menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat Babel saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan beberapa dekade sebelumnya.

Menurutnya, sejumlah indikator fisik yang masih terlihat saat ini belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi sebuah keluarga. Rumah yang dibangun ketika kondisi ekonomi keluarga masih baik, maupun kepemilikan kendaraan bermotor, tidak selalu menunjukkan bahwa keluarga tersebut saat ini berada dalam kondisi sejahtera.

“Kondisi Bangka Belitung dulunya dikategorikan kaya timah. Dulu ada yang berkebun sahang (lada), ada yang punya timah. Tapi saat ini, yang tampak hanya rumah yang dibangun pada masa sukses itu saja. Kepemilikan sepeda motor pun sudah biasa. Kalau variabel aset fisik seperti itu yang dipakai tanpa melihat kondisi ekonomi terkini, justru masyarakat kita tidak akan mendapat apa-apa,” ujar Didit.

Ia mengapresiasi adanya ruang bagi daerah untuk memasukkan variabel yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Dengan demikian, proses pendataan diharapkan tidak hanya berorientasi pada indikator umum, tetapi juga mampu membaca kondisi masyarakat secara lebih kontekstual.

“Variabel khas daerah mulai diakomodasi oleh pusat. Ini penting supaya kondisi masyarakat kita yang sebenarnya bisa terlihat,” ujarnya.

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, DPRD Babel bersama Pemerintah Provinsi Babel merencanakan pertemuan teknis yang menghadirkan pejabat terkait dari pemerintah pusat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta seluruh kepala desa se-Babel.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama kepada pemerintah desa mengenai mekanisme pendataan, pengisian variabel, verifikasi lapangan, serta persyaratan administrasi warga yang dinilai berhak memperoleh bantuan.

Didit meminta seluruh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menunggu hingga pertemuan tersebut berlangsung. Desa diminta terlebih dahulu menyiapkan data awal secara rinci sehingga pembahasan bersama pemerintah pusat nantinya dapat langsung menyentuh persoalan yang terjadi di lapangan.

“Jangan sampai pejabat pusat datang, data kita belum ada. Kalau kita bilang tidak paham, beliau akan menjelaskan, tetapi kita harus sudah siap dengan datanya saat beliau hadir,” tegas Didit.

Ia memberikan waktu sekitar satu minggu kepada pemerintah desa untuk mempersiapkan data tersebut. Menurutnya, langkah itu tidak berkaitan dengan persoalan anggaran, melainkan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan dan bantuan secara tepat.

“Ini bukan soal anggaran, melainkan kesungguhan kita dalam melayani masyarakat,” katanya.

Persoalan pendataan ini menjadi semakin penting karena terdapat sejumlah program pemerintah yang menggunakan kriteria berbeda. Selain kategori desil untuk bantuan sosial, terdapat pula kriteria tertentu untuk program beasiswa, sekolah rakyat, dan berbagai bentuk intervensi pemerintah lainnya.

Perbedaan standar tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat apabila data dasar yang digunakan tidak seragam dan tidak diperbarui secara berkala.

Kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan berpotensi tidak masuk dalam daftar penerima apabila kondisi riil mereka tidak tercermin dalam data yang digunakan pemerintah.

Karena itu, DPRD Babel mendorong proses verifikasi dilakukan secara lebih cermat dengan melibatkan pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat.

Rencana pertemuan teknis antara pemerintah pusat, BPS Babel, pemerintah daerah, dan seluruh kepala desa se-Babel diupayakan dapat terlaksana dalam waktu dekat. Hasil pertemuan diharapkan menjadi dasar percepatan pembenahan data kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Babel.

Dengan pemutakhiran data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat memastikan program bantuan sosial, pendidikan, dan perlindungan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran akibat data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan. (Mung Harsanto/KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Sahkan Revisi UU, BPK Resmi Bisa Periksa Keuangan BUMN

    DPR Sahkan Revisi UU, BPK Resmi Bisa Periksa Keuangan BUMN

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 355
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) dalam rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025). Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah pemberian kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap […]

  • Siantar Darurat Narkoba: Sindikat Merajalela, Kapolda dan DPR RI Diminta Turun Tangan

    Siantar Darurat Narkoba: Sindikat Merajalela, Kapolda dan DPR RI Diminta Turun Tangan

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pematangsiantar) – Kota Pematangsiantar saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba. Peredaran gelap narkotika semakin merajalela, dengan banyaknya titik-titik yang diduga menjadi pusat transaksi dan distribusi narkoba. Kondisi ini menjadikan kota bersejarah tersebut seakan-akan berubah menjadi “surga” bagi para pemasok narkoba. Selasa (13/5//2025) Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim intelijen sosial dan investigasi […]

  • Penambang Meradang: DPRD Babel Desak PT Timah Wujudkan Komitmen Harga

    Penambang Meradang: DPRD Babel Desak PT Timah Wujudkan Komitmen Harga

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 269
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Suasana audiensi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan PT Timah Tbk memanas, Jumat (20/2/2026), di Ruang Banmus DPRD Babel. Sorotan utama legislatif tertuju pada Nilai Imbal Usaha Jasa Pertambangan (NIUJP) yang dianggap belum berpihak kepada penambang rakyat. Sabtu (21/2/2026) Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, secara […]

  • Kemiri Cup 2025 Sukses Digelar, Bupati Markus Apresiasi Semangat Olahraga dan Kebersamaan

    Kemiri Cup 2025 Sukses Digelar, Bupati Markus Apresiasi Semangat Olahraga dan Kebersamaan

    • calendar_month Senin, 9 Jun 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 208
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Bangka Barat) – Turnamen sepak bola Kemiri Cup 2025 yang berlangsung di Gelora Bung Unggel, Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, resmi ditutup dengan meriah pada Minggu (8/6/2025). Turnamen ini diikuti oleh 108 tim dari berbagai desa di Kabupaten Bangka Barat dan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat setempat. Senin (9/6/2024) Bupati Bangka Barat, Markus, hadir […]

  • Sinergi Pendidikan dan Sosial, Kades Perlang Ajak Mahasiswa KKN Unmuh Pangkalpinang Petakan Angka Putus Sekolah

    Sinergi Pendidikan dan Sosial, Kades Perlang Ajak Mahasiswa KKN Unmuh Pangkalpinang Petakan Angka Putus Sekolah

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Kepala Desa Perlang, Yani Basaroni, S.IP., melakukan kunjungan kerja ke Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Pangkalpinang pada Kamis (9/7/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan proyeksi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa di Desa Perlang. Dalam diskusi tersebut, Yani Basaroni tidak hanya membahas program kerja akademik, tetapi juga memberikan arahan strategis terkait pengabdian sosial. […]

  • 35 Ponton Tambang Timah Ilegal Ditertibkan Bakamla RI di Perairan Tempilang

    35 Ponton Tambang Timah Ilegal Ditertibkan Bakamla RI di Perairan Tempilang

    • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 389
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menertibkan aktivitas penambangan pasir timah ilegal di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah, Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Kamis (24/7/2025). Operasi ini dilakukan oleh Stasiun Bakamla RI Bangka Belitung bersama unsur patroli laut KN Belut Laut-406. Jumat (25/7/2025) Penertiban tambang ilegal ini merupakan […]

expand_less