KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dewan menilai ketersediaan gas bersubsidi tersebut berada dalam kondisi rentan akibat terbatasnya kapasitas penyimpanan di daerah. Selasa (24/2/2026)
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, bersama jajaran Komisi II melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) milik PT Sinar Indo Dincotama pada Jumat (20/2/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan kondisi riil stok LPG di lapangan sekaligus merespons keluhan masyarakat.
Dari hasil peninjauan, ditemukan bahwa stok LPG yang tersedia hanya mampu memenuhi kebutuhan mBerita syarakat dalam waktu yang sangat terbatas, yakni sekitar tiga hingga empat hari. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi, terutama jika terjadi gangguan distribusi.
“Persoalan utama yang kami temukan adalah keterbatasan kapasitas penyimpanan. Dengan kondisi saat ini, stok hanya cukup untuk tiga sampai empat hari,” ujar Eddy.
Menurutnya, ketergantungan pada pasokan dari luar daerah membuat Babel rentan terhadap gangguan logistik. Cuaca buruk, keterlambatan kapal, maupun hambatan di pelabuhan dapat langsung berdampak pada distribusi LPG ke masyarakat.
Jika pasokan terlambat sementara cadangan di darat minim, maka kelangkaan gas bersubsidi hampir tidak dapat dihindari. Situasi ini berpotensi memicu antrean panjang, kenaikan harga di tingkat pengecer, hingga keresahan sosial.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, DPRD menerima laporan bahwa PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan langkah darurat berupa sistem penyimpanan terapung atau floating storage. Pertamina menyiagakan kapal tanker di sekitar Pelabuhan Pangkalbalam sebagai cadangan pasokan.
Sistem ini memungkinkan pengisian ulang tangki di darat dilakukan lebih cepat ketika stok menipis, tanpa harus menunggu kapal baru datang dari wilayah lain. Dengan demikian, potensi kekosongan stok dapat ditekan seminimal mungkin.
Meski demikian, DPRD Babel menilai solusi darurat tersebut belum cukup untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang. Penambahan kapasitas tangki penyimpanan permanen di darat dinilai menjadi langkah strategis yang perlu segera direalisasikan.
Selain soal kapasitas, dewan juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi hingga ke tingkat pangkalan dan pengecer. Pengawasan diperlukan untuk mencegah praktik penimbunan maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Eddy menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam dalam menghadapi persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau distribusi LPG subsidi secara berkala.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram. Pengawasan dari hulu hingga hilir akan terus kami lakukan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak terkait, termasuk distributor dan agen, menjalankan tugas sesuai ketentuan. Transparansi data stok dan distribusi dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan di daerah kepulauan seperti Babel.
Dengan langkah pengawasan intensif dan dorongan peningkatan infrastruktur penyimpanan, DPRD berharap pasokan LPG subsidi tetap aman, terutama menjelang periode kebutuhan tinggi seperti bulan Ramadhan dan hari besar keagamaan.
DPRD Babel menegaskan bahwa ketersediaan energi bagi masyarakat kecil harus menjadi prioritas, sehingga potensi kelangkaan dapat dicegah sejak dini dan tidak berkembang menjadi krisis di lapangan. (Sandy Batman/KBO Babel)
