Geger Istana! Gibran Ungkap Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo, Ada Apa?

KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam di tengah meningkatnya tekanan politik akibat polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden. Rabu (11/11/2026)

Informasi mengenai niat pengunduran diri tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo membenarkan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membicarakan perkembangan situasi politik nasional, khususnya menyangkut polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran untuk menghadapi persoalan yang tengah berkembang.

Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum, khususnya proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan Istana tersebut menjadi perhatian publik karena muncul ketika polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran semakin berkembang dan mulai memasuki ranah politik di parlemen.

Tekanan Politik di DPR Menguat

Persoalan dokumen pendidikan Gibran tidak hanya menjadi perdebatan di tengah masyarakat, tetapi juga memunculkan langkah politik sejumlah anggota DPR RI.

Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Langkah itu menyusul putusan MA dan MK yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran, khususnya persyaratan pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) yang digunakan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan tidak sah.

Sementara itu, MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia dalam pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Kedua putusan itu kemudian menjadi dasar munculnya desakan politik agar persoalan persyaratan pencalonan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan.

Hak menyatakan pendapat sendiri merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam ketentuan tersebut, hak menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Dugaan pelanggaran yang dimaksud mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Namun, dorongan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut masih harus melalui mekanisme dan tahapan konstitusional yang berlaku di DPR.

Gibran Pilih Tempuh Jalur Hukum

Di tengah berkembangnya persoalan tersebut, Gibran sebelumnya juga telah memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikannya.

Ia menyatakan menghormati berbagai kritik, masukan, dan saran masyarakat terkait dinamika yang sedang berlangsung.

Gibran mengaku tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

“Saya menghormati seluruh apresiasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujar Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Gibran juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan saran agar dirinya tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.

Ia menyebut akan menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S1) dalam proses pembuktian di PTUN.

Selain itu, Gibran menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA.

Dengan demikian, meskipun niat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden, Gibran masih menunjukkan keinginan untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.

Perkembangan ini membuat posisi politik Gibran menjadi sorotan nasional. Publik kini menantikan langkah lanjutan yang akan ditempuh pemerintah, DPR, serta Gibran sendiri dalam menyikapi persoalan tersebut.

Hingga pernyataan Istana disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai keputusan final pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)