KBOBABEL.COM (BATAM) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan sebelas arahan penting kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah Sumatera, termasuk Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani. Arahan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera 2025 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Minggu (21/9/2025). Senin (22/9/2025)
Dalam forum tersebut, Mendagri menekankan agar Kepala Daerah mampu menanggapi serta mengantisipasi dinamika sosial, keamanan, dan ketertiban umum yang saat ini tengah menjadi perhatian. Menurutnya, stabilitas daerah merupakan kunci agar pembangunan berjalan sesuai rencana.
“Untuk mengatasi situasi saat ini saya anjurkan kepada Gubernur untuk sering melakukan rapat dengan para Bupati, Wali Kota, dan Forkopimda supaya program yang ada sejalan,” ujar Tito Karnavian.
Ia juga menekankan perlunya strategi ekonomi daerah agar selaras dengan kebijakan pusat. Efisiensi belanja daerah, penggalian potensi pendapatan yang tidak memberatkan masyarakat, serta pelaksanaan program prioritas nasional menjadi instrumen utama.
“Terkait transfer keuangan ke daerah, saya berharap apabila arahannya dapat dijalankan oleh semua Kepala Daerah provinsi, untuk antisipasi kondisi yang terjadi saat ini,” tambahnya.
Adapun sebelas arahan yang ditekankan Mendagri dalam rapat koordinasi itu antara lain:
-
Kepala Daerah agar selalu melakukan rapat koordinasi.
-
Menghubungkan kegiatan duduk bersama dengan tokoh masyarakat dan unsur berpengaruh.
-
Melaksanakan doa kedamaian dengan melibatkan lintas masyarakat.
-
Menggencarkan program yang pro rakyat.
-
Menunda kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan.
-
Menunda seluruh perjalanan keluar negeri.
-
Kepala Daerah di wilayah rawan wajib berada di daerah masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda.
-
Melakukan rekonstruksi dan perbaikan fasilitas yang rusak.
-
Menggunakan bahasa santun dalam komunikasi publik.
-
Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).
-
Pejabat maupun ASN menjaga pribadi dan keluarga agar tidak melakukan aktivitas yang menunjukkan kemewahan dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
Menurut Tito, poin-poin tersebut dirancang untuk menjaga harmoni sosial sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki peran sentral dalam mengendalikan gejolak yang mungkin terjadi di masyarakat.
Gubernur Babel Hidayat Arsani yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan siap menindaklanjuti instruksi Mendagri. Menurutnya, arahan tersebut sejalan dengan kondisi di Babel yang tengah berfokus pada pemulihan ekonomi pasca penurunan harga komoditas dan upaya menjaga stabilitas sosial masyarakat.
Selain itu, Hidayat menekankan bahwa program pro rakyat akan tetap menjadi prioritas Pemprov Babel.
“Kegiatan yang boros anggaran tentu akan kami tunda. Fokus kami adalah membantu masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” tegasnya.
Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera 2025 ini dihadiri oleh seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Sumatera. Forum ini menjadi wadah penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan langkah menghadapi dinamika sosial dan tantangan pembangunan ke depan.
Dengan adanya arahan Mendagri, diharapkan para Kepala Daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, mengedepankan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, serta menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika nasional maupun global. (Sumber: Diskominfo Prov. Babel, Editor: KBO Babel)
