KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memperkuat langkah strategis pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Senin (23/2/2026)
Kegiatan yang berlangsung secara virtual itu digelar di Ruang Vidcon Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (18/2/2026), dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Rapat nasional ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia sebagai bagian dari koordinasi pengendalian harga menjelang periode rawan inflasi.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Babel, Fery Afriyanto, mewakili Gubernur Hidayat Arsani, mengikuti rapat bersama jajaran kepala perangkat daerah yang membidangi sektor ekonomi, perdagangan, perumahan, energi, serta infrastruktur. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah menjelang Ramadan.
Dalam pemaparan data perkembangan harga Februari 2026, Bangka Belitung tercatat sebagai provinsi dengan Indeks Perubahan Harga (IPH) tertinggi secara nasional, yakni mencapai 4,35 persen. Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama ketika kebutuhan konsumsi meningkat signifikan menjelang Ramadan.
Kenaikan IPH tersebut dipicu oleh lonjakan harga sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, serta bawang merah. Komoditas-komoditas ini merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi harian maupun persiapan menu sahur dan berbuka puasa.
Secara nasional, dari 38 provinsi yang dipantau, sebanyak 21 provinsi mengalami kenaikan harga, sedangkan 17 provinsi lainnya mencatat penurunan. Kondisi ini menunjukkan tekanan inflasi pangan masih terjadi di berbagai daerah, terutama akibat faktor distribusi, pasokan, dan peningkatan permintaan musiman.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa Ramadan dan Idulfitri merupakan periode yang hampir selalu diiringi lonjakan harga jika tidak diantisipasi secara tepat.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan terukur. Pemerintah daerah perlu memastikan distribusi pangan berjalan lancar, menjaga ketersediaan pasokan komoditas strategis, serta mengawal program nasional agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain isu inflasi, rapat juga membahas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Program ini dinilai penting mengingat konsumsi produk pangan meningkat tajam selama Ramadan, sehingga kepastian kehalalan produk menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar produk yang dipasarkan telah memenuhi standar halal. Hal ini sekaligus membuka peluang peningkatan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun nasional.
Rapat tersebut juga mengevaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Program ini bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan ekonomi daerah.
Lonjakan IPH di Bangka Belitung dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga apabila tidak segera diantisipasi. Menjelang Ramadan, kenaikan harga pangan dapat berdampak langsung pada pengeluaran masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar penghasilannya digunakan untuk konsumsi kebutuhan pokok.
Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner Ramadan, turut merasakan dampak fluktuasi harga bahan baku. Kenaikan harga cabai, daging, dan telur dapat meningkatkan biaya produksi sehingga berpotensi mempengaruhi harga jual makanan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat langkah konkret seperti operasi pasar, stabilisasi harga, pengawasan distribusi, serta kerja sama antar daerah penghasil pangan. Langkah-langkah ini dinilai efektif dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
DASAR pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial. Ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjadi faktor penting agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok.
Pemprov Babel menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan guna memastikan pasokan pangan tetap aman dan distribusi berjalan lancar hingga Idulfitri.
Melalui koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, diharapkan tekanan inflasi dapat dikendalikan secara efektif. Dengan demikian, daya beli masyarakat tetap terjaga, aktivitas ekonomi rakyat berjalan stabil, dan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung dapat terus meningkat menjelang Ramadan 2026. (KBO Babel)
