KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Ketimpangan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung menjadi sorotan serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perbedaan harga yang cukup mencolok dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani, khususnya di wilayah Bangka yang mengalami penurunan harga dalam beberapa waktu terakhir. Kamis (9/4/2026)
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan petani. Ia menyebut DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan harga sawit agar lebih adil dan berpihak kepada masyarakat.
“DPRD akan mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penetapan harga sawit agar lebih berpihak kepada petani,” ujar Eddy, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, selain evaluasi kebijakan, pengawasan terhadap perusahaan dan pabrik kelapa sawit juga perlu diperketat. Hal ini penting untuk memastikan harga pembelian TBS di tingkat petani tetap mengacu pada harga yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah melalui dinas terkait.
“Untuk pabrik kelapa sawit kami minta ikut harga acuan yang sudah disepakati bersama dengan dinas pertanian,” tegasnya.
Sebelumnya, keluhan mengenai anjloknya harga sawit terus disuarakan petani di berbagai wilayah di Pulau Bangka, mulai dari Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan hingga Bangka Barat. Para petani mengaku harga TBS yang mereka terima mengalami penurunan signifikan, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Pulau Belitung.
Muksem, seorang petani sawit asal Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, mengungkapkan bahwa selisih harga antara Bangka dan Belitung bisa mencapai Rp1.000 per kilogram. Perbedaan tersebut dinilai sangat memberatkan, terutama bagi petani kecil yang bergantung sepenuhnya pada hasil panen sawit.
“Harga antara di Bangka dan Belitung itu begitu jauh berbeda, menyentuh angka 1.000 rupiah,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Andi, petani sawit asal Sungailiat, Kabupaten Bangka. Ia mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan harga yang terjadi dalam satu wilayah provinsi tersebut.
“Di mana peran pemerintah Bangka Belitung. Kenapa ketimpangan harga antara Bangka dan Belitung sampai begitu jauh, padahal satu provinsi,” katanya.
Andi menilai hingga saat ini belum ada langkah konkret yang dirasakan langsung oleh petani kecil. Padahal, sebagian besar petani hanya memiliki lahan terbatas sekitar dua hingga tiga hektare dan sangat bergantung pada komoditas sawit sebagai sumber penghasilan utama.
“Mohon kiranya pemerintah bisa bantu para petani kecil yang hanya punya 2–3 hektar, karena kami hanya bergantung dengan sawit. Timah sudah susah, tidak ada harapan lain,” tambahnya.
Kondisi serupa juga dirasakan petani di Kabupaten Bangka Barat. Warga Desa Neknang menyebut sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan hidup dari sektor perkebunan sawit. Penurunan harga TBS secara langsung berdampak pada daya beli dan kondisi ekonomi keluarga.
“Kami ini tak ada kerja lain selain di kebun, jadi yang kami harapkan pemerintah bisa membantu memperjuangkan harga ini. Kami dengar juga harga di Belitung lebih tinggi,” ungkap seorang petani setempat.
Ketimpangan harga ini dinilai tidak wajar oleh para petani, mengingat Bangka dan Belitung berada dalam satu provinsi dengan regulasi yang sama. Mereka berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan untuk menstabilkan harga serta memastikan adanya keadilan bagi seluruh petani sawit di wilayah Babel.
DPRD Babel sendiri menilai persoalan ini harus segera ditangani secara serius, mengingat sektor perkebunan sawit merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Ketidakstabilan harga tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Selain mendorong evaluasi kebijakan, DPRD juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak perusahaan serta memperkuat peran tim penetapan harga TBS agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan transparan.
Di sisi lain, para petani berharap adanya langkah nyata, seperti pengawasan harga di lapangan, transparansi penetapan harga, serta perlindungan terhadap petani kecil dari praktik yang merugikan.
Hingga saat ini, para petani masih menunggu respons konkret dari pemerintah daerah. Mereka berharap persoalan ketimpangan harga sawit ini tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan demi menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan.
Dengan adanya perhatian dari DPRD Babel, diharapkan pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk menekan ketimpangan harga dan memastikan kesejahteraan petani sawit di seluruh wilayah Bangka Belitung tetap terjaga. (Faras Prakasa/KBO Babel)
