KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyampaikan sebanyak 600 usulan hasil reses anggota selama dua tahun terakhir. Usulan tersebut merupakan aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah di Babel dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan digelar pada pertengahan April 2026. Selasa (7/4/2026)
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan bahwa reses yang dilaksanakan anggota DPRD selama dua tahun bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dari pelosok provinsi. Namun, hingga saat ini, sebagian besar usulan tersebut belum diakomodir oleh pemerintah daerah.
“Selama dua tahun ini kita DPRD Babel sudah melaksanakan reses ke seluruh pelosok Babel. Namun usulan-usulan dari hasil reses belum diakomodir oleh pemerintah daerah (Pemda), jadi kita harap eksekutif atau Pemda dapat mengakomodirnya meski tidak semuanya, akan kita pilih mana yang bisa kita prioritaskan,” ujar Didit di Pangkalpinang, Senin (6/4/2026).
Menurut Didit, seluruh usulan yang masuk melalui reses akan menjadi pokok pikiran (pokir) anggota DPRD untuk dituangkan dalam Musrenbang. Musrenbang sendiri merupakan forum penting yang menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dalam merumuskan program kerja dan anggaran pembangunan.
“Semua usulan tidak bisa diakomodir, jadi dari 600 usulan yang ada akan dipilih mana yang menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti dan masuk dalam program kerja Pemprov Babel,” jelasnya.
Didit menambahkan, beberapa contoh prioritas yang mungkin diutamakan antara lain perbaikan sarana prasarana sekolah, pembangunan atau perbaikan saluran drainase, serta peningkatan fasilitas rumah ibadah, baik untuk umat Muslim maupun non-Muslim. Hal ini dilakukan agar program pembangunan berjalan efisien tanpa mengganggu alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, atau layanan sosial lainnya.
“Kita akan pilih usulan mana yang diprioritaskan dulu, misalkan sarana prasarana sekolah seperti gedung-gedung yang harus diperbaiki atau saluran air drainase yang tidak lancar dan persoalan di rumah ibadah, sehingga nanti tidak perlu mengganggu anggaran pendidikan atau dinas sosial untuk memperbaiki pekerjaan seperti itu,” lanjutnya.
Dia menegaskan bahwa DPRD Babel berperan sebagai perantara aspirasi masyarakat dan penyusun pokok pikiran, sementara pelaksanaan teknis tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dengan demikian, diharapkan hasil Musrenbang dapat terealisasi dengan baik pada tahun anggaran 2027.
“Kita hanya mengakomodir apa yang menjadi usulan dan aspirasi masyarakat. Pelaksana teknisnya tetap eksekutif, jadi kita harap bisa direalisasikan agar nanti tidak dipertanyakan lagi oleh masyarakat mengapa usulan mereka belum ditindaklanjuti,” pungkas Didit.
Lebih lanjut, Didit berharap adanya komunikasi yang baik antara DPRD dan Pemprov Babel agar seluruh usulan yang masuk dapat ditinjau secara komprehensif, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal.
“Kita ingin agar setiap aspirasi masyarakat memiliki jalur yang jelas untuk direalisasikan. Musrenbang menjadi momentum strategis untuk menentukan prioritas pembangunan sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat langsung,” tambahnya.
Usulan yang telah dikumpulkan DPRD Babel juga akan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dalam mengatur anggaran, memastikan proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mengurangi tumpang tindih program antar dinas. Dengan langkah ini, DPRD Babel berharap proses pembangunan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Musrenbang mendatang akan menjadi titik penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan perencanaan pembangunan provinsi, sekaligus memastikan bahwa program-program strategis di 2027 dapat berjalan efektif sesuai harapan masyarakat.
Dengan total 600 usulan, DPRD Babel berkomitmen untuk memprioritaskan hal-hal yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, sekaligus mendorong Pemprov Babel agar pembangunan dapat merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. (Faras Prakasa/KBO Babel)
