KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mendatangi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk meninjau langsung permasalahan tambang timah dan perkebunan kelapa sawit. Kedatangan Satgas PKH ini ditandai dengan rapat koordinasi bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pihak terkait di Ruang Rapat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel pada Selasa (30/9/2025). Jumat (3/10/2025)
Kunjungan singkat tersebut dilakukan setelah Satgas PKH menerima banyak laporan dari masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai persoalan serius di sektor tata niaga timah serta pengelolaan perkebunan sawit di Babel.
Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan apresiasi atas kehadiran Satgas PKH. Menurutnya, kedatangan tim bukan untuk melakukan tindakan represif, melainkan sebagai langkah awal memperbaiki tata kelola sektor strategis tersebut.
“Satgas timah ini tidak melakukan razia seperti yang dibayangkan melainkan datang untuk memperbaiki sistem pertimahan yang lebih baik lagi,” ujar Gubernur Hidayat Arsani.
Ia menambahkan, keberadaan Satgas PKH diharapkan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan penataan tata niaga timah yang baik, harga dapat disesuaikan secara adil, sementara masyarakat pun bisa bekerja dengan tenang pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah yang sah.
“Selamatkan IUP Timah sesuai dengan aturan, karena wilayah timah wajib dijaga oleh satgasnya. Dan sudah menjadi tugas Gubernur untuk menertibkan rakyatnya,” tegas Hidayat.
Selain agenda rapat koordinasi, Satgas PKH juga menyempatkan diri meninjau salah satu smelter yang saat ini berstatus barang sitaan dari proses penyidikan. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari evaluasi tata kelola pertambangan, khususnya menyangkut regulasi serta pemanfaatan aset hasil penegakan hukum.
Pemerintah Provinsi Babel menaruh harapan besar atas turunnya tim Satgas PKH ini. Menurut Hidayat, langkah yang ditempuh pemerintah pusat melalui satgas diharapkan mampu menciptakan tatanan pertambangan yang lebih baik, taat regulasi, serta memberikan manfaat nyata bagi daerah dan negara.
“Kegiatan pertambangan harus ada jaminan reklamasi. Selain itu, ke depan diharapkan ekspor timah benar-benar dapat menjadi sumber pendapatan negara sekaligus pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Hidayat.
Tidak hanya soal tambang, Satgas PKH juga memberi perhatian pada permasalahan kelapa sawit. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengungkapkan bahwa sawit menjadi isu penting yang turut dibicarakan dalam rapat koordinasi tersebut.
“Ada dua masalah, pertama masalah Satgas PKH dengan sawit, telah disepakati untuk luas 5 hektar akan dibantu sementara lebih dari 5 hektar sudah di luar kewenangan. Lalu permasalahan harga timah, pembayaran dan dikeluarkannya WPM menjadi IPL, akan dibahas lebih lanjut nanti,” tutup Didit.
Dengan adanya langkah koordinasi ini, pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan aparat penegak hukum. Tujuannya, agar penyelesaian permasalahan tambang timah dan sawit di Babel dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga tidak hanya mengedepankan aspek penertiban, tetapi juga menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Kunjungan Satgas PKH ke Babel sekaligus menjadi momentum untuk memastikan tata kelola pertambangan dan perkebunan di daerah ini berjalan sesuai regulasi, berpihak pada kepentingan rakyat, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (Sumber: Diskominfo Prov. Babel, Editor: KBO Babel)
