KBOBABEL.COM (Jakarta) – Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) membeberkan sejumlah faktor yang menjadi biang kerok kelangkaan dan tingginya harga obat di Indonesia. Dalam Rapat Panja Jaminan Kesehatan Nasional bersama Komisi IX DPR RI, Wakil Sekretaris Jenderal IAI, Audrey Clarissa, menjelaskan bahwa permasalahan obat di Indonesia tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga terkait sistem distribusi, regulasi, dan sumber daya manusia. Rabu (26/11/2025)
“Saya rasa di sini Kementerian Kesehatan hampir setiap hari mendapat keluhan, obatnya kosong terus. Benarkah obatnya kosong?” kata Audrey saat rapat di Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025). Ia menekankan bahwa ada lima aspek penting terkait obat, yaitu harga, kualitas, kuantitas, waktu, dan tempat, yang harus dipahami secara menyeluruh agar permasalahan dapat teratasi.
Tujuh Faktor Penyebab Kekosongan Obat
Audrey kemudian menguraikan tujuh faktor yang menyebabkan obat kosong dan mahal. Pertama, rencana kebutuhan obat (RKO) yang tidak akurat. Data kebutuhan obat dari Dinas Kesehatan hingga rumah sakit seharusnya bisa diakses secara real time agar sesuai dengan produksi industri farmasi.
“Kalau RKO tidak tepat, distribusi akan salah sasaran dan stok menjadi kosong,” jelasnya.
Kedua, sistem e-katalog yang tidak optimal. Audrey mencontohkan pemenang tender biasanya perusahaan yang menawarkan harga terendah, tetapi obat tersebut belum tentu dibeli. Perusahaan lain yang bukan pemenang masih bisa menjual ke rumah sakit atau satker BPJS, dengan harga harus sama atau lebih murah. Ketidakefisienan sistem ini menyebabkan suplai obat tidak merata.
Ketiga, sistem pembayaran yang bermasalah dan tidak tepat waktu. Beberapa distributor sempat menyatakan tidak bisa memenuhi pembelian obat karena keterlambatan pembayaran dari rumah sakit besar. Masalah ini secara langsung mengganggu ketersediaan obat di fasilitas kesehatan.
Keempat, tidak tersedianya data real time terkait stok dan kebutuhan obat. Audrey menekankan data ini penting bukan hanya untuk perencanaan kebutuhan obat, tetapi juga untuk analisis penyakit yang terjadi di masyarakat, sehingga respon kesehatan bisa lebih cepat.
Kelima, peraturan yang semakin tinggi dan kompleks. Pembuatan obat yang baik menuntut standar yang lebih tinggi, pemeriksaan lebih banyak, dan otomatis meningkatkan biaya produksi. Hal ini ikut berkontribusi pada harga obat yang mahal.
Keenam, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi membuat harga obat meningkat. Audrey menyebut volume produksi perusahaan farmasi lokal masih kecil, sehingga harganya kurang kompetitif dibanding obat impor dari negara seperti China atau India. Walaupun kualitas obat lokal baik, harga tetap tinggi karena keterbatasan volume produksi.
Ketujuh, masalah sumber daya manusia (SDM). Audrey menyoroti masih ada 2.438 Puskesmas dari total 10.212 Puskesmas di Indonesia yang belum memiliki apoteker. Kekurangan tenaga profesional ini memperlambat distribusi dan pengelolaan obat secara tepat.
Usulan IAI untuk Mengatasi Masalah Obat
Untuk menanggulangi kelangkaan dan tingginya harga obat, IAI mengusulkan beberapa langkah. Pertama, perbaikan akurasi RKO agar distribusi obat lebih tepat sasaran. Kedua, pengaturan sistem penyedia pada e-katalog agar distribusi lebih efisien. Ketiga, penerapan real time tracking untuk memantau ketersediaan obat secara akurat.
Keempat, pengaturan risiko termasuk pengendalian harga agar obat tetap terjangkau. Kelima, penyederhanaan peraturan agar tidak tumpang tindih atau “dua kaki”, sehingga proses produksi dan distribusi lebih lancar. Keenam, peningkatan kualitas SDM, khususnya apoteker yang kompeten dan mumpuni, untuk memastikan pelayanan obat berjalan optimal.
Audrey menekankan bahwa seluruh langkah ini harus dijalankan secara simultan.
“Masalah obat kosong dan mahal tidak bisa diatasi hanya dengan satu kebijakan. Semua aspek mulai dari perencanaan, regulasi, distribusi, sampai SDM harus diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu, Audrey menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, rumah sakit, dan industri farmasi. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci agar masalah obat tidak terus berulang dan pasien mendapatkan pelayanan yang layak.
Dengan pemahaman yang komprehensif, IAI berharap kelangkaan dan mahalnya obat di Indonesia bisa ditekan, sehingga program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat berjalan efektif dan masyarakat tetap mendapatkan obat tepat waktu, dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin.
Permasalahan ini dinilai mendesak karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama pasien yang membutuhkan obat kritis. Penanganan cepat dan sistemik dari pemerintah, didukung masukan profesional dari IAI, diyakini akan memperbaiki ekosistem distribusi obat di Indonesia secara berkelanjutan. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)
