KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Teddy Indra Wijaya menepis narasi yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai dari anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Ia menegaskan, informasi tersebut keliru dan tidak berdasar. Sabtu (28/2/2026)
Pernyataan itu disampaikan Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2). Menurutnya, ada pihak yang menggiring opini bahwa program MBG mengurangi alokasi pendidikan sehingga berdampak pada sekolah terbengkalai dan kesejahteraan guru yang tidak diperhatikan.
“Kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru,” ujar Teddy.
Ia menjelaskan, persoalan sekolah rusak maupun terbengkalai bukanlah masalah baru. Kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan.
Teddy merinci, untuk jenjang SMA menjadi kewenangan gubernur, sedangkan SD dan SMP merupakan tanggung jawab bupati dan wali kota. Meski demikian, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat mengambil langkah percepatan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek,” kata Teddy.
Ia menyebutkan, total anggaran yang digelontorkan untuk renovasi sekolah pada 2025 mencapai sekitar Rp17 triliun. Program tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak hanya mempertahankan program pendidikan yang sudah berjalan, tetapi juga menambah sejumlah program strategis baru. Ia mencontohkan keberlanjutan program Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar yang tetap dijalankan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga meluncurkan program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang putus sekolah atau bahkan belum pernah mengenyam pendidikan formal.
“Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada Program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada Sekolah Rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat,” tegasnya.
Teddy menekankan, program MBG dan anggaran pendidikan berada dalam pos dan mekanisme yang berbeda dalam struktur APBN. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat.
Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen memperkuat sektor pendidikan sekaligus menjalankan program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Dengan berbagai program yang berjalan paralel tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda dapat dicapai secara bersamaan tanpa saling mengorbankan anggaran satu sama lain.
