KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap agar kasus pidana yang menjerat Wakil Gubernur sekaligus Ketua DPW PPP Bangka Belitung, Hellyana, dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalur mediasi. Jumat (10/10/2025)
Kasus yang melibatkan Hellyana saat ini masih dalam proses penyelidikan di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Menyikapi hal tersebut, juru bicara PPP Bangka Belitung, Amri Cahyadi, menyampaikan sikap resmi partai dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (9/10/2025) malam.
“Kami mengharapkan Polda untuk menghentikan proses hukum tersebut, dengan memberikan ruang kembali bagi kedua belah pihak. Hal ini agar bisa diselesaikan dengan hati yang lapang dan lebih bijak, dalam bingkai kekeluargaan serta keislaman, saling maaf-memaafkan,” ujar Amri.
Amri mengungkapkan bahwa pihak pelapor, yakni Adelia, juga masih merupakan kader PPP yang difungsikan sebagai administrator kantor partai. Karena itu, ia menilai persoalan ini sejatinya masih bisa diselesaikan secara internal partai tanpa harus berujung pada proses pidana.
“Walaupun beliau (Hellyana) dilaporkan secara pribadi, tetapi jabatan sebagai Ketua PPP Babel melekat pada diri beliau. Pastinya kami keluarga besar PPP terkejut, prihatin, sedih, dan sangat terpukul dengan kabar ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, Amri menjelaskan bahwa kasus yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan hutang piutang bernilai relatif kecil, yakni sekitar Rp 22 juta. Menurutnya, nominal tersebut semestinya tidak layak menjadi dasar kriminalisasi terhadap seorang pejabat publik sekaligus tokoh partai yang memiliki kontribusi besar terhadap PPP di daerah.
“Apalagi mau mengorbankan citra, nama baik, keluarga, dan jabatannya hanya untuk angka sekecil itu, jika beliau memang betul-betul tahu itu adalah hutang dan menjadi tagihan beliau,” tegas Amri.
Sebagai bentuk solidaritas partai, PPP Bangka Belitung juga menyatakan kesiapan membantu Hellyana dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menyebut partai telah menginstruksikan seluruh kader, khususnya anggota legislatif PPP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk melakukan infaq solidaritas guna membantu penyelesaian utang piutang itu.
“Dengan semangat solidaritas tinggi, kami keluarga besar PPP akan urunan membantu biaya tersebut. Kami juga sudah menginstruksikan infaq wajib solidaritas kader yang menjadi anggota legislatif PPP, baik di provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkap Amri.
PPP Bangka Belitung berharap langkah ini dapat menjadi solusi damai bagi kedua belah pihak dan menjaga nama baik partai di mata publik. “Kami berharap semua pihak bisa lebih bijak, tidak memperkeruh suasana, serta mengedepankan nilai persaudaraan dalam menyelesaikan permasalahan ini,” pungkas Amri. (Sumber: Bangka Pos, Editor: KBO Babel)
