Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » Awak Media Babel Datangi Polda, Tegaskan: Jangan Pidanakan Karya Jurnalistik

Awak Media Babel Datangi Polda, Tegaskan: Jangan Pidanakan Karya Jurnalistik

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
  • visibility 372
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Gelombang penolakan terhadap dugaan kriminalisasi karya jurnalistik menguat di Bangka Belitung. Puluhan wartawan dari berbagai organisasi pers, perusahaan media, dan jurnalis independen dari Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan hingga Belitung mendatangi Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/2/2026).

Mereka datang bukan untuk berkonfrontasi, melainkan untuk menegaskan satu prinsip mendasar: karya jurnalistik tidak boleh serta-merta diproses dengan pendekatan pidana.

Awalnya, rombongan jurnalis yang dipimpin Rikky Fermana — Penanggungjawab KBO Babel sekaligus Ketua PJS Babel — dijadwalkan beraudiensi langsung dengan Direktur Ditkrimsus Polda Babel, Kombes Pol Nanang Haryono. Namun karena yang bersangkutan berhalangan hadir, rombongan diterima oleh Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Agus Sugiyarso.

 

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka namun sarat pesan tegas. Para jurnalis datang menyikapi penetapan tersangka terhadap wartawan Ryan Augusta Prakarsa, yang dinilai bersumber dari produk pemberitaan media.

Bagi kalangan pers di Babel, persoalan ini bukan semata menyangkut satu individu. Ini soal prinsip hukum dan masa depan kemerdekaan pers di daerah.

Bukan Sekadar Audiensi, Ini Pernyataan Sikap

Audiensi tersebut berubah menjadi forum konsolidasi sikap. Awak media menyampaikan bahwa jika karya jurnalistik diproses secara pidana tanpa melalui mekanisme Undang-Undang Pers, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama seorang wartawan.

Yang terancam adalah fondasi kebebasan pers itu sendiri.

Para jurnalis mengingatkan, Indonesia memiliki rezim hukum khusus yang mengatur pers, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini lahir sebagai koreksi atas praktik pembungkaman media di masa lalu dan menjadi pilar demokrasi pasca reformasi.

Pasal 4 ayat (1) UU Pers secara tegas menyatakan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal 4 ayat (2) menegaskan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Lebih jauh, Pasal 15 ayat (2) huruf c memberi kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat atas pemberitaan.

Artinya, sengketa pemberitaan memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas: hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers.

“Kalau ada yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, silakan gunakan hak jawab. Itu mekanisme yang dijamin undang-undang. Bukan langsung pidana,” tegas salah satu perwakilan organisasi pers dalam forum tersebut.

Produk Jurnalistik Tidak Gugur Karena Dibagikan di Media Sosial

Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah soal distribusi berita melalui media sosial.

Awak media menegaskan, berita yang diproduksi oleh perusahaan pers dan kemudian ditautkan atau dibagikan melalui platform digital tetap merupakan produk jurnalistik.

Hal ini sejalan dengan UU Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Media sosial, menurut mereka, hanyalah medium distribusi. Proses jurnalistik tetap berlangsung di ruang redaksi: ada verifikasi, editing, dan tanggung jawab penanggung jawab perusahaan pers.

“Status hukum karya pers tidak berubah hanya karena dibagikan melalui platform digital. Link bukan delik,” ujar salah satu jurnalis dengan nada tegas.

Jika logika distribusi dijadikan dasar pemidanaan, maka setiap berita online berpotensi dipersoalkan secara pidana hanya karena dibagikan ulang. Preseden seperti ini dinilai sangat berbahaya bagi ekosistem pers digital.

Ultimum Remedium dan Prinsip Kehati-hatian

Dalam forum tersebut juga disinggung prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir, bukan instrumen pertama dalam merespons suatu persoalan.

Terlebih dalam konteks karya jurnalistik yang sudah memiliki mekanisme penyelesaian khusus.

Para jurnalis menilai, pendekatan pidana yang tidak melalui mekanisme Dewan Pers berpotensi menciptakan chilling effect — efek gentar — bagi wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Jika wartawan merasa setiap berita berpotensi berujung pidana, maka ruang kritik akan menyempit. Dan ketika ruang kritik menyempit, demokrasi ikut tergerus.

MoU Dewan Pers–Polri Jadi Sorotan

Awak media juga menyoroti Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri yang mengatur koordinasi dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik.

Dalam MoU tersebut ditegaskan bahwa apabila ada laporan terkait karya jurnalistik, aparat penegak hukum perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Pers untuk memastikan apakah objek yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik.

Mengabaikan mekanisme ini, menurut para jurnalis, berpotensi menimbulkan cacat prosedural.

“Penilaian atas karya jurnalistik bukan domain penyidik. Itu kewenangan Dewan Pers. Kalau mekanisme ini dilewati, ada pertanyaan serius tentang prosedur,” tegas perwakilan media lainnya.

Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah yang diproses benar-benar telah diuji sebagai karya jurnalistik? Siapa yang menyatakan itu bukan produk pers?

Peringatan: Jangan Jadikan Hukum Alat Tekan

Dalam pernyataan sikap bersama, para jurnalis menyampaikan peringatan keras.

Mereka menegaskan pers tidak kebal hukum. Namun pers dilindungi hukum melalui rezim UU Pers. Penegakan hukum tidak boleh menjadi alat pembungkam kritik.

“Jangan sampai hukum berubah fungsi menjadi alat tekan terhadap kerja jurnalistik. Ini bukan soal kebal hukum, ini soal taat pada mekanisme yang sudah diatur undang-undang,” bunyi salah satu poin pernyataan.

Mereka menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Penghentian proses pidana yang bersumber dari karya jurnalistik;
2. Pengembalian penyelesaian sengketa ke mekanisme Dewan Pers;
3. Jaminan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap jurnalis di Bangka Belitung.

Ujian Integritas Penegakan Hukum di Daerah

Kasus ini kini menjadi ujian integritas penegakan hukum di Bangka Belitung. Publik menanti apakah aparat penegak hukum akan konsisten pada koridor konstitusi dan undang-undang, atau justru mengabaikan rezim hukum pers yang telah dirancang untuk melindungi demokrasi.

Bagi kalangan media, perjuangan ini bukan sekadar solidaritas profesi. Ini adalah ikhtiar menjaga ruang demokrasi tetap terbuka.

Sebab ketika karya jurnalistik bisa langsung dipidanakan tanpa melalui mekanisme pers, maka yang terancam bukan hanya wartawan.

Yang terancam adalah hak publik untuk memperoleh informasi.

Dan ketika hak publik untuk tahu mulai dibatasi oleh ketakutan, di situlah demokrasi perlahan kehilangan napasnya.

Bangka Belitung kini berada di titik penting: memilih memperkuat kemerdekaan pers atau membiarkan preseden yang dapat membayangi kerja jurnalistik ke depan.

Sejarah akan mencatat, bagaimana ujian ini dijawab. (KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Laga Epik di Velodrome! Timnas Voli Putra Indonesia Kunci Juara Usai Taklukkan Thailand

    Laga Epik di Velodrome! Timnas Voli Putra Indonesia Kunci Juara Usai Taklukkan Thailand

    • calendar_month Senin, 21 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Tim nasional voli putra Indonesia kembali mencetak sejarah dengan menjuarai SEA V League 2025 putaran kedua yang berlangsung di Jakarta International Velodrome, 16–20 Juli 2025. Gelar ini diraih usai kemenangan dramatis atas Thailand dalam laga penentuan, Minggu (20/7/2025) malam WIB. Senin (21/7/2025) Bermain di hadapan ribuan pendukung sendiri, tim Merah Putih […]

  • Babel Tampilkan Produk UMKM Unggulan di Inacraft Volume 4 Youthpreneur 2025

    Babel Tampilkan Produk UMKM Unggulan di Inacraft Volume 4 Youthpreneur 2025

    • calendar_month Sabtu, 4 Okt 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Ketua Dekranasda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Noni Hidayat Arsani, menghadiri Opening Ceremony Inacraft Oktober Volume 4 Youthpreneur 2025, yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (2/10/2025). Sabtu (4/10/2025) Acara ini berlangsung sejak 1 hingga 5 Oktober 2025 dengan mengusung tema “Craft, Culture, Future”, menjadi momen penting bagi para pelaku […]

  • Lima Kali WTP, Tapi Risiko Korupsi Tinggi: Pemkab Bangka Selatan Dapat Teguran KPK

    Lima Kali WTP, Tapi Risiko Korupsi Tinggi: Pemkab Bangka Selatan Dapat Teguran KPK

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel) selama lima kali berturut-turut meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Namun, capaian tersebut kini menjadi sorotan serius setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya indikasi praktik korupsi dan temuan-temuan penyimpangan […]

  • Terungkap di DPR! 91 Persen Cadangan Timah RI Berasal dari Bangka Belitung

    Terungkap di DPR! 91 Persen Cadangan Timah RI Berasal dari Bangka Belitung

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 415
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa 91 persen cadangan logam timah di Indonesia berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (11/11/2025). Rabu […]

  • Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar Desak Penegakan Hukum atas Penghalangan Sidak Ombudsman

    Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar Desak Penegakan Hukum atas Penghalangan Sidak Ombudsman

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (MEDAN) – Ombudsman RI didesak mengambil langkah hukum dengan memidanakan seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menghalang-halangi saat Tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor. Sabtu (26/9/2026) “Langkah hukum ini sesuai amanah UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI,” tegas Direktur MATA Pelayanan Publik […]

  • Elza Syarief Sony Sonjaya Resmi Mundur, Elza Syarief: Saya Tidak Nyaman Lagi

    Elza Syarief Sony Sonjaya Resmi Mundur, Elza Syarief: Saya Tidak Nyaman Lagi

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Pengacara senior Elza Syarief resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rabu (17/6/2026) Keputusan tersebut disampaikan Elza Syarief setelah menilai adanya ketidakjujuran dari Sony Sonjaya selama proses […]

expand_less