KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Kota Pangkalpinang menyambut kunjungan tim Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Republik Indonesia yang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Pangkalpinang. Kegiatan ini berlangsung di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (8/10/2025), dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go.
Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Kemensetneg, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan dari unit SPPG yang beroperasi di wilayah Pangkalpinang.
Sekda Mie Go menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tahapan monitoring dan evaluasi awal yang dilakukan oleh Kemensetneg untuk memastikan pelaksanaan program Monitoring dan Bimbingan Gizi (MBG) berjalan sesuai ketentuan.
“Mereka ke sini untuk mencari masukan dari Pemerintah Daerah dan dari pihak SPPG dalam pelaksanaan MBG ini. Kementerian Sekretariat Negara akan melakukan pemantauan langsung ke lokasi SPPG di City Hall, dan juga meninjau para penerima manfaat,” ujar Mie Go.
Menurutnya, kegiatan ini penting karena menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program pemenuhan gizi masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan layanan gizi, terutama bagi masyarakat rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia.
“Ini baru tahap pemantauan. Nanti kami akan menyampaikan masukan terkait apa saja yang harus dipenuhi oleh SPPG, terutama dalam hal perizinan dan sertifikat kelayakan. Pemerintah daerah tentu memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sekda menegaskan Pemkot Pangkalpinang siap memberikan dukungan administratif maupun teknis agar pelaksanaan program MBG di wilayahnya dapat berjalan optimal. Ia juga menyebutkan pentingnya memastikan standar pelayanan gizi terpenuhi, baik dari aspek sumber daya manusia, fasilitas, hingga tata kelola data penerima manfaat.
“Kami ingin agar SPPG ini menjadi contoh pelayanan publik yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karenanya, semua hal terkait kelayakan dan perizinan akan kami evaluasi bersama dengan dinas terkait,” ungkapnya.
Sementara itu, Firmansyah, perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, mengatakan bahwa pemantauan di Kota Pangkalpinang dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.
“Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Monitoring dan Bimbingan Gizi berjalan dengan baik. Kami ingin melihat bagaimana implementasinya di daerah, termasuk mekanisme pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh SPPG,” ujar Firmansyah.
Ia menambahkan bahwa kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan program-program sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemantauan ini bukan semata evaluasi, tetapi juga sarana koordinasi dan pembinaan. Sebelumnya, pemantauan serupa juga telah dilakukan oleh lembaga lain seperti BPS dan instansi terkait untuk memastikan data dan kegiatan di lapangan berjalan sesuai dengan rencana nasional,” katanya menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Kemensetneg juga dijadwalkan meninjau langsung salah satu unit SPPG di kawasan City Hall Pangkalpinang. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi riil penerima manfaat, mekanisme pendistribusian layanan gizi, serta kelengkapan administrasi program.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap hasil dari kunjungan dan pemantauan ini dapat menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan SPPG ke depan, terutama dalam memperkuat sistem layanan gizi terpadu di tingkat daerah.
“Harapan kami, dari hasil kunjungan dan pemantauan ini, pemerintah pusat bisa melihat komitmen kami dalam menjalankan program pemenuhan gizi masyarakat. Kami siap menerima masukan dan melakukan perbaikan bila memang ada yang perlu disesuaikan,” tutup Mie Go.
Program SPPG sendiri merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah untuk menekan angka kekurangan gizi dan stunting di Indonesia. Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan layanan gizi dapat tersalurkan secara efektif kepada masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif. (Sumber RRI, Editor : KBO Babel)
