KBOBABEL.COM (Bangka Barat) – Suasana di Desa Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, memanas setelah terungkapnya aktivitas tambang timah ilegal jenis Ponton Isap Produksi (PIP) yang beroperasi secara diam-diam di laut setempat. Puncaknya terjadi pada Selasa malam, 6 Mei 2025, ketika ratusan warga dari Dusun Keranggan Atas, Tengah, dan Bawah berkumpul di balai desa menuntut penghentian tambang ilegal yang dinilai mengancam lingkungan dan memecah belah warga. Rabu (7/5/2025).
Kemarahan warga bukan tanpa alasan. Sebelum pertemuan terungkap dalam rekaman video warga berdurasi 1 menit 26 detik yang beredar, tampak dua orang panitia tambang bersitegang hebat hingga saling mengacungkan parang.
Diduga kuat, keributan itu dipicu oleh perebutan hasil produksi pasir timah dari tambang PIP ilegal. Aksi nyaris berdarah itu berhasil diredam oleh Babinsa TNI dan warga lainnya sebelum terjadi bentrokan fisik.
Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran tambang PIP di perairan Keranggan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi tambang ini disokong oleh dua kolektor timah berinisial AJ dan RD, yang saling bersaing merebut pengaruh dan keuntungan di wilayah tersebut.
Lebih miris lagi, wilayah laut yang dijadikan lokasi tambang merupakan zona terlarang untuk aktivitas penambangan.
Bahkan sebelumnya, Polres Bangka Barat bersama pihak terkait dan PT Timah Tbk telah melakukan razia dan penertiban di wilayah tersebut. Namun aktivitas tambang tampaknya kembali beroperasi secara sembunyi-sembunyi.
Dalam forum pertemuan yang berlangsung panas, warga secara tegas menolak seluruh bentuk tambang timah ilegal di pesisir Keranggan dan Tembelok.
Mereka menilai keberadaan tambang hanya akan merugikan masyarakat lokal dengan rusaknya pantai wisata, hancurnya ekosistem laut, serta tumbuhnya konflik sosial akibat ulah segelintir oknum.
“Mereka mengaku demi rakyat, tapi yang untung cuma cukong dan panitia tambang. Kami muak dibohongi,” tegas seorang tokoh warga dalam orasinya.
Warga mendesak pemerintah daerah dan aparat hukum untuk turun tangan serius. Jika pembiaran terus berlangsung, mereka khawatir konflik akan meluas dan kondisi keamanan desa akan semakin terancam. (KBO Babel)
