KBOBABEL.COM – Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah daerah di Indonesia dikejutkan oleh kasus keracunan massal yang menimpa peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang dimaksudkan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, justru berujung pada peristiwa yang ironis—mereka yang seharusnya dilindungi kesehatannya justru terpapar risiko yang mengancam nyawa. Ini menjadi bukti bahwa niat baik tidak pernah cukup jika tidak disertai dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan eksekusi yang bertanggung jawab.
Antara Tujuan Mulia dan Pelaksanaan yang Rawan
MBG adalah program strategis yang, jika dijalankan dengan baik, bisa menjadi solusi atas masalah gizi buruk, stunting, dan ketimpangan akses pangan yang masih terjadi di berbagai wilayah. Dengan menyasar pelajar dan masyarakat kurang mampu, program ini membawa semangat pemerataan gizi yang patut diapresiasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi program ini jauh dari kata ideal.
Dalam beberapa kasus yang mencuat, makanan yang dibagikan terindikasi tidak higienis, basi, atau tidak layak konsumsi. Investigasi sementara menunjukkan sejumlah penyebab: proses distribusi yang tidak sesuai standar, pengadaan bahan baku dari penyedia yang tidak tersertifikasi, hingga minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Ini semua menandakan bahwa sistem pelaksanaan MBG masih menyimpan banyak celah yang berpotensi membahayakan penerimanya.
Gratis Tidak Boleh Mengorbankan Standar
Kata “gratis” sering kali diasosiasikan dengan kemurahan hati pemerintah, tetapi bukan berarti boleh mengorbankan kualitas dan keamanan. Program sosial berbasis anggaran negara harus tetap mematuhi standar tertinggi, terutama ketika menyangkut kesehatan publik. Sayangnya, pendekatan efisiensi biaya kerap dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas makanan, memotong jalur distribusi, atau menunjuk mitra kerja tanpa seleksi yang ketat.
Hal ini mengarah pada pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab ketika program pemerintah justru menimbulkan kerugian fisik bagi masyarakat? Akuntabilitas dalam kasus-kasus keracunan ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai program-program strategis kehilangan legitimasi publik karena lemahnya pengawasan dan absennya pertanggungjawaban yang transparan.
Memperkuat Sistem, Bukan Sekadar Menyalurkan
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG. Mulai dari penunjukan vendor, proses produksi makanan, penyimpanan, hingga distribusi harus diawasi dengan ketat. Audit independen juga perlu dilakukan secara berkala, melibatkan lintas sektor—dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Lebih jauh, penting untuk mengedepankan pendekatan partisipatif. Sekolah, masyarakat, dan bahkan orang tua harus dilibatkan dalam proses pengawasan. Mereka adalah pihak pertama yang bisa merasakan dampak dari makanan yang dibagikan, dan suara mereka seharusnya menjadi bagian dari sistem kontrol kualitas.
Membangun Kepercayaan Publik Lewat Transparansi
Kasus-kasus keracunan dalam program MBG bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan sosial pemerintah. Jika tidak ditangani secara serius, bukan tidak mungkin program-program bantuan lain pun akan turut dipertanyakan efektivitas dan keamanannya. Oleh karena itu, transparansi menjadi kunci.
Pemerintah perlu mempublikasikan informasi penting kepada publik: siapa penyedia makanan? Bagaimana proses verifikasi kualitas? Apa langkah cepat tanggap ketika terjadi insiden? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan slogan atau pernyataan normatif, tetapi dengan data, tindakan konkret, dan sistem yang bisa diaudit.
Evaluasi Bukan Berarti Menghentikan
Program MBG tetap layak untuk dipertahankan, bahkan diperluas. Namun, insiden keracunan yang telah terjadi harus dijadikan pelajaran berharga bahwa setiap program yang menyentuh aspek kesehatan masyarakat tidak boleh dijalankan setengah hati. Evaluasi bukan berarti penghentian, tetapi peneguhan komitmen untuk melindungi rakyat dari risiko yang tidak seharusnya mereka tanggung.
Dalam urusan kesehatan, terutama bagi anak-anak, tidak ada ruang untuk kompromi. Gratis tidak boleh berarti asal-asalan. Dan jika program itu dilabeli “bergizi”, maka harus benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi. Karena pada akhirnya, keberhasilan program bukan diukur dari seberapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi dari seberapa besar manfaat dan perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (Published : KBO Babel)
