KBOBABEL.COM (BANGKA) – Suasana politik di Kabupaten Bangka mulai memanas menjelang pelaksanaan Pilkada ulang. Kekisruhan yang terjadi bukan berasal dari para kandidat maupun partai politik, melainkan justru dari lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka. Dua putusan berbeda yang dikeluarkan KPU terhadap pasangan calon Rato-Ramadian menjadi pemicu utama kegaduhan tersebut. Senin (4/8/2025)
Kondusifitas menjelang pilkada ulang Bangka menjadi terganggu akibat ketidakbecusan dan tidak profesionalnya komisioner KPU.
Sikap KPU Bangka yang dinilai tidak konsisten itu kini berbuntut pada gugatan yang diajukan pasangan Rato-Ramadian ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangka. Gugatan ini menunjukkan adanya ketidakpuasan atas keputusan KPU yang dinilai melanggar asas transparansi dan keadilan.
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dituntut bertindak secara transparan dan adil dalam setiap tahapannya, sehingga hasil pilkada ulang nanti memiliki legitimasi kuat di hadapan rakyat.
Evaluasi terhadap tahapan pilkada yang telah berlangsung menunjukkan ketidakmampuan KPU Bangka dalam mengelola proses demokrasi secara profesional. Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan sikap apatis dari masyarakat yang justru merugikan partisipasi pemilih secara keseluruhan.
Mencermati setiap tahapan pilkada yang sudah dilalui, jelas sekali para komisioner KPU Bangka tidak memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan pilkada ini.
Sikap tidak profesionalnya komisioner KPU akan melahirkan sikap apatisme politik masyarakat. Padahal kita butuh angka partisipasi pemilih yang tinggi agar pemimpin yang dihasilkan dari pilkada ulang nanti memiliki legitimasi kuat dan berdaulat.
Sementara itu, tahapan penting lain seperti debat kandidat dan pemungutan suara juga memerlukan perhatian serius. KPU dituntut untuk menjalankan semua proses secara transparan dan kredibel demi menjaga kualitas pilkada ulang ini.
Penentuan perumus dan panelis dalam debat kandidat juga menjadi sorotan. Masyarakat mempertanyakan apakah para panelis benar-benar mewakili keragaman disiplin ilmu dan latar belakang masyarakat Bangka agar kualitas debat kandidat benar-benar mencerminkan kapasitas calon kepala daerah. Belum lagi persoalan minimnya sosialisasi pilkada ulang dari KPU.”
Sejumlah persoalan ini menjadi PR besar bagi para komisioner KPU Bangka yang saat ini berada dalam sorotan publik. Mereka dituntut menjaga integritas dan profesionalitas agar pilkada ulang tidak kehilangan legitimasi.
(Sumber: Okeyboz, Editor: KBO Babel)
