KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Komisi XII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (kunker) reses ke PT Timah Tbk sebagai bagian dari agenda pengawasan dan pembinaan terhadap sektor pertambangan timah nasional. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola timah yang memberi manfaat besar bagi masyarakat, negara, dan lingkungan. Selasa (12/8/2025)
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut digelar Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Ruang Rapat Utama PT Timah Tbk, Senin (11/8/2025).
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya. Hadir pula sejumlah pejabat penting, di antaranya Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi MIND ID, Iwan Suryana; Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro; Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Raharjo Siswohartono; Direktur Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Cecep Mohamad Yasin; Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani; Ketua Umum Asosiasi Ekspor Timah Indonesia, Harwendro Adityo Dewanto; Direktur Utama Jakarta Futures Exchange (JFX), Stephanus Paulus Lumintang; serta Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yunan Helmi.
FGD tersebut menjadi forum diskusi konstruktif antara anggota DPR RI, pemerintah, dan pelaku industri timah. Dalam kesempatan itu, Komisi XII DPR RI menyampaikan sejumlah masukan strategis guna memperbaiki tata kelola pertimahan secara nasional, dengan tujuan memberikan kesejahteraan masyarakat, kontribusi optimal bagi negara, serta memastikan keberlanjutan lingkungan.
Sementara itu, MIND ID bersama PT Timah Tbk memaparkan upaya hilirisasi, perbaikan tata kelola, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT Timah juga mempresentasikan konsep pelibatan masyarakat dalam proses bisnis perusahaan agar penambangan dapat dilakukan secara legal dan sesuai regulasi.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata DPR RI untuk mendorong tata kelola pertambangan timah yang lebih baik, sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan penambangan.
“Hari ini Komisi XII melaksanakan kunker reses ke PT Timah yang turut dihadiri para stakeholder. Tujuannya agar pertimahan ini dapat kembali pulih dan dalam pelaksanaan pertambangan dapat melibatkan masyarakat. Sehingga nanti masyarakat tidak perlu kucing-kucingan lagi untuk menambang terkait persoalan hukum karena bisa diakomodir,” kata Bambang usai pertemuan.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap rencana PT Timah yang akan melibatkan masyarakat melalui sistem kemitraan berbasis koperasi. Dengan sistem ini, masyarakat diharapkan dapat menambang sesuai ketentuan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
“Kami mendengar Dirut Timah memberikan komitmen tentang pelibatan masyarakat, tentang koperasi dan juga beberapa kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat. Sehingga kami berharap tata kelola pertimahan ini dapat betul-betul melibatkan masyarakat. Kami senang dengan tagline PT Timah, ‘Timah Untuk Masyarakat’,” ujarnya.
Bambang menegaskan bahwa pihaknya berharap tidak ada lagi praktik penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Oleh sebab itu, ia mendorong PT Timah maupun perusahaan pertimahan lainnya untuk mengakomodir penambang rakyat dalam kerangka aturan yang berlaku.
“Konsepnya begini kalau masyarakat nambang di IUP PT Timah rangkul mereka dengan berikan SPK dan hasilnya diserahkan ke PT Timah, kalau di IUP swasta juga begitu, tentu ini harus dilakukan dengan asas kehati-hatian karena kita ingin penambangan harus dilakukan sesuai regulasi,” pesannya.
Ia menambahkan bahwa pelibatan masyarakat dalam penambangan yang sesuai regulasi akan memberikan manfaat berlapis.
“Kita ingin pelaksanaan pertambangan melibatkan masyarakat sesuai dengan regulasi sehingga masyarakat dapat penghidupan, negara dapat masukan dalam bentuk Pajak dan PNBB dan lingkungan dapat terjaga,” sambungnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Komisi XII DPR RI terhadap kinerja perusahaan. Restu menegaskan bahwa PT Timah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan pelibatan masyarakat dapat berjalan optimal.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah dilakukan kepada PT Timah. Kami berharap sinergi ini dapat terus terjalin dan PT Timah telah melaksanakan sejumlah langkah strategis untuk pelibatan masyarakat melalui sistem kemitraan yang nantinya akan diakmodir melalui koperasi timah. PT Timah juga berkomitmen untuk melaksanakan pertambangan timah dengan menerapkan prinsip kaidah penambangan yang baik sehingga bisa memberikan kontribusi yang optimal untuk masyarakat, negara dan Bangsa,” tutup Restu.
Selain fokus pada pelibatan masyarakat, PT Timah juga tengah memperkuat sistem pengamanan wilayah konsesi perusahaan untuk mencegah penambangan ilegal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan Program Block System “Sektor Khusus” Laut. Langkah ini diharapkan mampu melindungi wilayah kerja perusahaan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk menyatukan visi dalam mengelola potensi timah Indonesia. Dengan kerja sama antara DPR RI, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan pertambangan timah nasional dapat memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komisi XII DPR RI menegaskan akan terus mengawal proses perbaikan ekosistem pertimahan nasional. DPR RI juga akan memastikan agar kebijakan yang diterapkan mendukung penambangan yang legal, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan sinergi yang terjalin, harapan besar diletakkan pada masa depan industri timah Indonesia yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada rakyat. PT Timah Tbk, sebagai salah satu pemain utama industri timah nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak perubahan tata kelola yang membawa manfaat bagi semua pihak. (Sumber: PT Timah Tbk, Editor: KBO Babel)
