KBOBABEL.COM (Jakarta) – Penganugerahan Nobel Perdamaian 2025 kepada pemimpin oposisi Venezuela Maria Corina Machado menimbulkan gelombang kritik dari berbagai pihak. Machado, yang selama ini dikenal sebagai figur vokal melawan pemerintahan Presiden Nicolás Maduro, dituding memiliki rekam jejak yang bertentangan dengan semangat perdamaian, terutama karena pernyataannya yang mendukung Israel di masa lalu. Senin (13/10/2025)
Komite Nobel Norwegia memuji Machado sebagai sosok yang “menjaga api demokrasi tetap menyala di tengah kegelapan politik Venezuela.” Ketua Komite Nobel, Jorgen Watne Frydnes, menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan atas “keberanian luar biasa Machado dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia di tengah represi.”
“Maria Corina Machado telah menjadi simbol keteguhan dalam melawan tirani. Ia berhasil menyatukan berbagai kelompok oposisi yang selama ini terpecah demi memperjuangkan masa depan yang lebih demokratis bagi rakyat Venezuela,” ujar Frydnes dalam pidato resmi di Oslo, Norwegia, Sabtu (11/10/2025).
Namun, pujian itu segera dibayangi oleh kritik tajam dari kalangan internasional. Media melaporkan bahwa sejumlah kelompok dan tokoh politik menilai keputusan Komite Nobel tidak sensitif terhadap situasi global, terutama karena rekam jejak Machado yang pernah secara terbuka mendukung Israel dan Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu.
Dalam unggahan lamanya yang kini kembali beredar luas di media sosial, Machado menulis: “Perjuangan Venezuela adalah perjuangan Israel,” dan menyebut Israel sebagai “sekutu sejati kebebasan.” Pernyataan itu kini menuai kecaman di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap kebijakan Israel di Gaza.
Anggota parlemen Norwegia, Bjornar Moxnes, menjadi salah satu tokoh yang lantang menentang keputusan Komite Nobel tersebut. Ia menyebut penghargaan kepada Machado “bertentangan dengan semangat perdamaian sejati.”
“Machado pernah menandatangani dokumen kerja sama politik dengan Partai Likud pada 2020. Itu bukan sekadar simbol hubungan diplomatik, melainkan bentuk dukungan terhadap kebijakan agresif Israel. Memberikan Nobel Perdamaian kepada tokoh dengan posisi seperti ini jelas mencederai makna penghargaan itu sendiri,” tegas Moxnes kepada media lokal Norwegia.
Sementara itu, Council on American-Islamic Relations (CAIR) juga mengeluarkan pernyataan keras yang menilai keputusan Komite Nobel sebagai langkah yang “tidak berperikemanusiaan dan berpotensi merusak reputasi penghargaan tersebut.”
“Menobatkan seseorang yang secara terbuka mendukung kekerasan negara terhadap rakyat tak berdosa sebagai simbol perdamaian adalah ironi yang memilukan. Dunia berhak mempertanyakan integritas moral di balik penghargaan ini,” ujar juru bicara CAIR dalam siaran persnya di Washington DC.
Machado sendiri hingga kini belum memberikan komentar resmi terkait tuduhan-tuduhan tersebut. Namun, dalam wawancara sebelumnya, ia menegaskan bahwa dukungannya terhadap Israel bersifat “simbolik” dalam konteks solidaritas terhadap perjuangan demokrasi. Ia menyebut bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk melawan penindasan dan mempertahankan kebebasannya.
Di sisi lain, sejumlah pendukungnya di Venezuela menilai penghargaan tersebut sebagai pengakuan internasional atas perjuangan panjang rakyat Venezuela melawan rezim otoriter. Mereka menilai kritik terhadap Machado sebagai upaya politisasi yang mengalihkan perhatian dari kondisi demokrasi yang memburuk di negaranya.
Kendati demikian, perdebatan seputar Nobel Perdamaian 2025 terus mengemuka. Pengamat hubungan internasional menilai kontroversi ini menunjukkan tantangan besar bagi Komite Nobel dalam menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga independen.
“Komite Nobel kini berada di persimpangan: apakah penghargaan ini masih menjadi simbol moral dunia, atau sudah menjadi instrumen politik global,” ujar analis politik Norwegia, Henrik Larsen.
Dengan beragam reaksi tersebut, penghargaan untuk Maria Corina Machado menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah Nobel Perdamaian modern — membuka perdebatan panjang tentang makna “perdamaian” di era politik global yang kian kompleks. (Sumber : Putraindonews, Editor : KBO Babel)
