KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin intensif menangani dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Salah satu langkah yang diambil adalah memeriksa beberapa saksi penting, termasuk ustaz Khalid Basalamah, terkait peralihan kuota tambahan haji. Rabu (25/6/2025)
“Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji, dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi serta pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Pemeriksaan ustaz Khalid dilakukan pada Senin, 23 Juni 2025, untuk mendalami dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan kuota tambahan haji. Menurut Budi, fokus penyelidikan mencakup modus operandi yang digunakan dalam kasus ini, seperti dugaan gratifikasi, suap, atau pemerasan.
Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menyebut langkah ini sebagai babak baru dalam penyelidikan kasus yang melibatkan salah satu sektor vital pelayanan publik.
“Langkah KPK sudah tepat dan ini merupakan gerak cepat untuk bisa mendapatkan keterangan bagaimana modus korupsi yang terjadi dalam masalah peralihan kuota tambahan tersebut. Apakah ada gratifikasi, suap, atau pemerasan,” ungkap Yudi pada Rabu, 25 Juni 2025.
Ia menambahkan, investigasi KPK terhadap dugaan korupsi kuota haji menjadi momentum penting untuk mengungkap aktor-aktor yang terlibat. Menurutnya, KPK memiliki akses dan sumber daya untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.
“DPR telah membentuk pansus haji 2024. Ini tentu akan membantu KPK dalam mengumpulkan informasi lebih lanjut. Saya mendukung KPK untuk memeriksa semua pihak yang mengetahui terkait adanya dugaan korupsi tersebut,” tambah Yudi.
Yudi optimis bahwa KPK akan segera menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Dengan gelar perkara yang telah dilakukan, ia memprediksi penetapan tersangka dapat dilakukan dalam waktu dekat.
“Dan tentu salah satu pihak sesuai dengan kewenangan KPK adalah penyelenggara negara. Di Kementerian Agama ada jabatan seperti menteri, wakil menteri, atau pejabat selevel eselon 1 seperti sekjen dan Dirjen,” jelas Yudi.
Ia juga menekankan bahwa keseriusan KPK menangani kasus ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.
“Kita lihat saja bagaimana bukti-bukti yang dimiliki KPK,” tandasnya.
Kasus dugaan korupsi kuota haji menarik perhatian masyarakat luas, mengingat pentingnya sektor ini dalam melayani kebutuhan umat Islam di Indonesia. Penyidikan yang dilakukan KPK diharapkan mampu memberikan keadilan dan transparansi.
Dengan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk ustaz Khalid Basalamah, publik berharap kasus ini segera menemui titik terang dan menyeret pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam korupsi ke meja hijau.
(Sumber: Metrotvnews, Editor: KBO Babel)
