KBOBABEL.COM (Bangka Barat) — Unggahan kritik seorang warga Desa Pangek, Kecamatan Simpangteritip, Kabupaten Bangka Barat, terkait menu Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai monoton, berujung pada kedatangan Kepala Desa Pangek ke rumah warga tersebut. Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Jum’at (23/1/2026)
Warga yang menyampaikan kritik tersebut diketahui bernama Sinta Mutiara Dewi. Melalui akun media sosialnya, Dewi mengungkapkan pendapat terkait menu MBG yang menurutnya kurang bervariasi. Unggahan itu kemudian memicu respons dari Kepala Desa Pangek yang mendatangi kediamannya pada Kamis, 22 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Dewi mengaku diminta untuk tidak lagi menyampaikan kritik melalui media sosial. Permintaan tersebut disebut-sebut disampaikan dengan alasan agar tidak memperkeruh suasana di tengah masyarakat. Peristiwa ini kemudian menyebar luas dan menuai beragam tanggapan dari warganet, sebagian menilai langkah kepala desa kurang tepat dalam menyikapi kritik warga.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bangka Barat, Auliyaq Qutubillah, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan kritik yang disampaikan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG. Ia menyatakan, kritik justru menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan layanan ke depan.
“Itu pastinya yang mengenai kritikan itu kami terima. Kritikan apa pun yang dilemparkan oleh warga-warga,” ujar Auliyaq saat ditemui awak media, Kamis (22/1/2026).
Menurut Auliyaq, SPPG Bangka Barat sejak awal berkomitmen untuk bersikap terbuka dan transparan dalam pelaksanaan program MBG. Ia bahkan mempersilakan masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh terkait proses penyediaan makanan bergizi untuk datang langsung ke dapur SPPG.
“Kalau memang pinginnya MBG terbuka, silakan menuju ke dapur. Di sini bisa nanya-nanya langsung karena data lengkap ada di kami,” katanya.
Terkait kedatangan Kepala Desa Pangek ke rumah Dewi, Auliyaq mengaku tidak mengetahui secara pasti latar belakang maupun maksud dari langkah tersebut. Namun, ia menduga hal itu terjadi akibat kesalahpahaman serta kurangnya komunikasi antara pihak desa dan SPPG.
“Kami juga tidak tahu persis masalah pak kades ke rumah (Dewi). Kemungkinan kesalahpahaman karena kurang komunikasi dan kurang terbuka ke kami,” ucapnya.
Auliyaq menambahkan, pihak SPPG akan berupaya meluruskan persoalan tersebut dalam waktu dekat, terutama setelah isu ini menjadi viral dan memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat.
“Oh, tidak apa-apa. Karena sudah viral, nanti akan kami luruskan saja,” tambahnya.
Lebih lanjut, Auliyaq menjelaskan bahwa menu MBG yang disajikan saat ini telah melalui kajian dan perhitungan oleh tenaga ahli gizi yang bertugas di dapur SPPG. Penyusunan menu, kata dia, dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan gizi serta anggaran yang tersedia.
“Untuk menu sendiri itu sudah disusun oleh ahli gizi saya. Menunya mencukupi gramasi untuk kecakupan gizinya dan tidak mengurangi angka,” jelasnya.
Ia merinci, anggaran yang digunakan disesuaikan dengan kategori penerima manfaat, yakni Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar. Dengan anggaran tersebut, SPPG memastikan bahwa setiap menu tetap memenuhi standar gizi yang ditetapkan, meskipun variasi menu menyesuaikan ketersediaan bahan dan perhitungan biaya.
Auliyaq menegaskan, kritik dari masyarakat tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas program MBG. Ia berharap ke depan komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan SPPG dapat berjalan lebih baik agar tidak terjadi kesalahpahaman serupa.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya ruang dialog yang sehat dalam pelaksanaan program publik. Masyarakat diharapkan tetap diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, sementara penyelenggara program dan aparat pemerintah desa diminta merespons kritik secara bijak dan proporsional demi menjaga kepercayaan publik. (Sumber : wowbabel.com, Editor : KBO Babel)
