KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Setelah berminggu-minggu dikeluhkan masyarakat, kelangkaan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram (kg) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipastikan akan segera teratasi. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa mulai 5 Februari 2026, ketersediaan LPG 3 kg akan kembali normal di seluruh wilayah Bangka Belitung, dengan catatan utama penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran. Selasa (3/2/2026)
Kepastian tersebut disampaikan Didit Srigusjaya dalam audiensi bersama General Manager (GM) Pertamina dan perwakilan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bangka Belitung, Senin (2/2/2026). Audiensi tersebut menjadi forum penting untuk membahas secara menyeluruh persoalan kelangkaan gas LPG 3 kg yang belakangan menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah.
“Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan. Mulai tanggal 5 Februari, gas LPG 3 kilo sudah normal kembali se-Pulau Bangka Belitung,” ujar Didit Srigusjaya kepada awak media usai pertemuan.
Kelangkaan LPG Picu Keresahan Masyarakat
Dalam beberapa pekan terakhir, kelangkaan LPG 3 kg terjadi hampir merata di berbagai kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh gas bersubsidi tersebut, bahkan di sejumlah daerah harga di tingkat pengecer melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini paling dirasakan oleh pedagang kaki lima, pelaku UMKM, serta masyarakat kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 kg sebagai sumber energi utama untuk memasak dan menjalankan usaha sehari-hari. Banyak pedagang mengaku terpaksa mengurangi jam operasional, bahkan menghentikan sementara aktivitas usahanya akibat tidak tersedianya gas.
Menanggapi situasi tersebut, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi audiensi antara pedagang kaki lima, pihak Pertamina, serta unsur pemerintah daerah guna mencari solusi konkret dan berkelanjutan.
Apresiasi Koordinasi Pedagang dan Pemprov
Dalam kesempatan tersebut, Didit Srigusjaya menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Pedagang Kaki Lima Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dinilai aktif menyuarakan aspirasi dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
Didit juga mengucapkan terima kasih kepada Staf Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Sopyan, yang telah menjembatani komunikasi antara pedagang, DPRD, dan Pertamina sehingga pertemuan tersebut dapat terlaksana.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Pedagang Kaki Lima Provinsi Bangka Belitung yang alhamdulillah telah berkoordinasi dengan salah satu staf khusus gubernur, yaitu Bapak Ahmad Sopyan, sehingga terjalin silaturahmi dan diskusi terbuka terkait kelangkaan LPG 3 kilo ini,” ungkap Didit.
Ia juga mengapresiasi kehadiran jajaran Pertamina dalam audiensi tersebut. Menurutnya, keterlibatan langsung Pertamina sangat penting agar permasalahan LPG 3 kg dapat dibahas secara transparan dan solutif.
“Terima kasih juga kepada GM Pertamina dan jajaran yang telah hadir. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan LPG 3 kilo di Bangka Belitung,” tambahnya.
Lima Poin Penting Hasil Audiensi
Dari hasil audiensi tersebut, Didit Srigusjaya menyampaikan lima poin penting yang menjadi kesepakatan dan langkah strategis ke depan dalam penanganan distribusi LPG 3 kg di Bangka Belitung.
1. Ketersediaan LPG 3 Kg Normal Mulai 5 Februari 2026
Poin pertama, Didit memastikan bahwa mulai 5 Februari 2026, pasokan LPG 3 kg di Bangka Belitung akan kembali normal. Namun, ia menekankan bahwa normalisasi ini harus diiringi dengan pengawasan ketat agar gas bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Insyaallah, mulai tanggal 5 Februari gas LPG 3 kilo sudah normal kembali se-Pulau Bangka Belitung, tetapi harus tepat sasaran,” tegasnya.
Didit mengingatkan bahwa LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, pelaku usaha mikro, nelayan kecil, dan petani kecil. Oleh karena itu, penyalahgunaan distribusi harus dicegah secara serius.
2. Pembentukan Tim Pengawasan Terpadu
Poin kedua, akan dibentuk Tim Pengawasan Terpadu untuk mengawasi penyaluran LPG 3 kg di Bangka Belitung. Tim ini akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai bagian dari penguatan pengawasan.
“Yang kedua, akan ada tim pengawasan terpadu untuk mengawasi penyaluran gas LPG 3 kilo agar tepat sasaran. Tim ini akan melibatkan pihak APH, baik Kapolda, Kapolres, maupun Kejaksaan. Ini memang menjadi domain eksekutif, dan akan segera dibentuk,” jelas Didit.
Dengan keterlibatan APH, Didit berharap tidak ada lagi praktik penimbunan, permainan harga, maupun penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg oleh oknum tertentu.
3. Stok LPG Aman untuk Ramadan dan Idulfitri
Poin ketiga, GM Pertamina memastikan bahwa stok LPG 3 kg untuk menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri 2026 dalam kondisi aman. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat konsumsi LPG biasanya meningkat signifikan menjelang dan selama dua momen tersebut.
“Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh GM Pertamina, untuk bulan Ramadan dan Idulfitri insyaallah stok LPG 3 kilo aman,” kata Didit.
Ia menegaskan DPRD akan terus memantau realisasi jaminan tersebut agar tidak terjadi kembali kelangkaan pada saat kebutuhan masyarakat sedang tinggi.
4. Kepastian Hukum Harga Eceran Tertinggi (HET)
Poin keempat, Didit menyoroti pentingnya kepastian hukum terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg. Menurutnya, penetapan HET harus mempertimbangkan kondisi geografis Bangka Belitung yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jarak distribusi yang tidak sama.
“Untuk harga eceran tertinggi ini perlu dibuat kepastian hukum yang jelas. Kita juga harus memikirkan agen-agen yang menyalurkan LPG ke wilayah jauh. Mereka tentu memiliki biaya distribusi yang berbeda, sehingga kebijakan harga juga harus objektif,” jelasnya.
Didit menilai, ketidakjelasan regulasi HET kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menaikkan harga di tingkat pengecer, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
5. Dorong Pembangunan Kilang atau Penampung LPG Baru
Poin terakhir, Didit menegaskan bahwa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD akan mendesak Pemerintah Pusat untuk merealisasikan pembangunan kilang atau penampung LPG baru di Bangka Belitung.
Menurut Didit, kondisi geografis Bangka Belitung yang bergantung pada pasokan dari luar daerah membuat wilayah ini rentan mengalami gangguan distribusi, terutama saat cuaca ekstrem yang menghambat jalur laut maupun udara.
“Dengan adanya kilang atau penampung LPG baru, mudah-mudahan permasalahan hilangnya LPG 3 kilo ini tidak terjadi lagi di masa mendatang,” tandas Didit.
Ia menambahkan, keberadaan infrastruktur energi yang memadai merupakan kebutuhan strategis bagi Bangka Belitung, tidak hanya untuk LPG bersubsidi, tetapi juga untuk ketahanan energi daerah secara keseluruhan.
DPRD dan Pemprov Komit Awasi Distribusi
Didit menegaskan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak akan berhenti pada tataran wacana. Bersama Gubernur, DPRD akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap distribusi LPG 3 kg, termasuk memastikan komitmen Pertamina dan seluruh rantai distribusi dijalankan sesuai aturan.
“Kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. LPG 3 kilo ini adalah hak masyarakat kecil. Negara wajib hadir memastikan distribusinya adil dan tepat sasaran,” tegasnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi titik awal perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 kg di Bangka Belitung, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Dengan normalisasi pasokan mulai 5 Februari 2026 dan langkah-langkah pengawasan yang disepakati, masyarakat Bangka Belitung diharapkan dapat kembali memperoleh LPG 3 kg dengan mudah, harga wajar, dan tanpa keresahan seperti yang terjadi sebelumnya. (Sumber : Babel Review, Editor : KBO Babel)
