KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa banjir besar yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera dipicu oleh kombinasi cuaca ekstrem dan kerusakan hutan pada daerah aliran sungai serta kawasan tangkapan air. Penjelasan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis, 4 Desember 2025, yang juga dihadiri pejabat teknis dan perwakilan kementerian terkait lainnya. Jum’at (5/12/2025)
Raja Juli menjelaskan bahwa bencana kali ini tidak berdiri sendiri karena adanya siklon tropis Senyar yang memicu hujan dengan intensitas sangat tinggi dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut diperparah oleh karakter geomorfologi DAS yang curam serta telah mengalami degradasi tutupan lahan cukup masif dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kemampuan tanah menyerap air menurun drastis dan limpasan permukaan meningkat tajam signifikan.
Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak Selasa, 25 November 2025. Di Provinsi Aceh, bencana tersebut terjadi di 18 kabupaten kota atau hampir separuh wilayah administrasi provinsi paling utara di Pulau Sumatera. Dampak paling parah dilaporkan di kawasan pemukiman, pertanian, infrastruktur dasar, serta jalur transportasi yang terputus akibat terjangan arus air bercampur material.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per hari ini, korban meninggal akibat banjir dan longsor di ketiga provinsi tersebut mencapai 776 jiwa. Sebanyak 564 jiwa dinyatakan hilang dan sekitar 2,6 ribu orang lainnya mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan. Ribuan warga juga dilaporkan mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena rumah mereka terendam atau rusak berat akibat banjir bandang tersebut.
Kementerian Kehutanan mencatat sedikitnya terdapat 70 titik banjir yang tersebar pada 31 daerah aliran sungai di Provinsi Aceh. Raja Juli menjelaskan bahwa hasil analisis citra satelit periode 2019–2024 menunjukkan perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektare. Perubahan tersebut didominasi alih fungsi hutan menjadi area non-hutan yang tersebar di kawasan lindung maupun area penggunaan lain di sekitar wilayah terdampak banjir parah tersebut.
Rinciannya, seluas 12.159 hektare berada di dalam kawasan hutan dan 9.317 hektare berada di luar kawasan hutan. Selain itu, Provinsi Aceh juga memiliki lahan kritis mencapai 217.301 hektare atau sekitar 7,1 persen dari total area terdampak bencana hidrometeorologi tersebut. Kondisi ini membuat daya dukung lingkungan semakin menurun dan meningkatkan potensi bencana berulang pada musim hujan berikutnya di wilayah paling rawan.
Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, tercatat 92 titik banjir yang tersebar pada 13 daerah aliran sungai. Perubahan tutupan lahan di wilayah DAS tersebut mencapai 9.424 hektare dengan dominasi area penggunaan lain seperti perkebunan dan infrastruktur. Raja Juli menyebut lahan kritis di wilayah terdampak mencapai sekitar 207.000 hektare atau 14,7 persen dari total kawasan yang terdampak langsung oleh banjir tersebut.
Untuk Provinsi Sumatera Barat, tercatat 56 titik banjir di 13 daerah aliran sungai. Perubahan lahan dari hutan menjadi non-hutan mencapai 1.821 hektare dengan mayoritas berada di dalam kawasan hutan. Provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 39.816 hektare. Angka tersebut setara dengan sekitar tujuh persen dari total area terdampak yang saat ini masih dalam kondisi pemulihan pascabencana besar tersebut.
Raja Juli menegaskan bahwa kerusakan hutan pada daerah aliran sungai secara langsung memengaruhi kemampuan lingkungan dalam menahan air hujan. Menurunnya tutupan vegetasi menyebabkan air hujan tidak terserap optimal ke dalam tanah dan langsung mengalir ke permukaan sebagai banjir bandang. Menurut dia, pemulihan ekosistem hutan menjadi kunci utama untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang di seluruh wilayah rawan bencana tersebut.
Pemerintah pusat, kata Raja Juli, saat ini tengah memfokuskan langkah rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah yang memiliki tingkat kerusakan tinggi, termasuk melalui program rehabilitasi DAS, penanaman kembali di kawasan kritis, serta penertiban aktivitas ilegal di kawasan hutan. Ia menekankan bahwa upaya tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat agar pemulihan lingkungan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak. (Sumber : Tempo, Editor : KBO Babel)
