KBOBABEL.COM (Jakarta) — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum akan mengambil langkah pembatasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meskipun harga minyak mentah dunia tengah mengalami kenaikan akibat dinamika geopolitik global. Rabu (25/3/2026)
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di kantornya di Jakarta, Rabu (25/3/2026), merespons kekhawatiran terkait potensi lonjakan harga energi yang dapat berdampak pada kebijakan dalam negeri.
“Tidak ada, enggak ada, jangan diganggu dulu,” ujar Purbaya menegaskan sikap pemerintah yang masih menahan perubahan kebijakan terkait BBM bersubsidi.
Ia menjelaskan, harga minyak mentah global saat ini masih berada pada level yang relatif terkendali. Berdasarkan pemantauan pemerintah, harga minyak berada di kisaran US$74 per barel. Angka tersebut hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan asumsi dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar US$70 per barel.
Menurutnya, selisih kenaikan sekitar US$4 per barel tersebut belum cukup signifikan untuk mendorong pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian, apalagi hingga membatasi distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat.
“Masih terlalu dini. Bahkan untuk mengambil tindakan saja masih terlalu cepat, karena baru meleset sedikit dari asumsi yang ditetapkan,” jelasnya.
Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia secara cermat sebelum memutuskan langkah strategis. Stabilitas harga energi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta kestabilan ekonomi nasional.
Di tengah sikap kehati-hatian Indonesia, sejumlah negara di kawasan Asia justru telah mengambil langkah cepat dalam merespons kenaikan harga minyak global. Kebijakan yang diambil bervariasi, mulai dari penghematan energi hingga intervensi langsung terhadap harga bahan bakar domestik.
Pemerintah Korea Selatan, misalnya, mendorong kampanye penghematan energi nasional dengan membatasi penggunaan kendaraan operasional di instansi pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar di tengah potensi kenaikan harga.
Sementara itu, Jepang memilih langkah berbeda dengan melepas cadangan minyak strategis guna menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri. Kebijakan ini diambil untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga tanpa membebani masyarakat secara langsung.
Di sisi lain, China melakukan intervensi terhadap harga BBM domestik guna menahan dampak lonjakan harga global. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi serta menghindari tekanan inflasi yang lebih besar.
Adapun Pakistan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dengan mengurangi konsumsi energi secara langsung. Pemerintah setempat memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH), menutup sekolah sementara, serta memangkas alokasi BBM untuk instansi pemerintah.
Langkah serupa juga dilakukan Thailand yang mendorong efisiensi energi melalui pembatasan penggunaan pendingin ruangan serta penyesuaian pola kerja di sektor publik.
Berbagai kebijakan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran global terhadap potensi gangguan pasokan energi, terutama akibat ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan strategis dunia yang berdampak pada distribusi minyak.
Meski demikian, pemerintah Indonesia memilih untuk tetap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Purbaya menekankan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada perhitungan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Dengan kondisi saat ini, pemerintah masih optimistis bahwa stabilitas energi nasional dapat terjaga tanpa perlu intervensi kebijakan yang drastis. Namun demikian, evaluasi akan terus dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan situasi global ke depan.
Pemerintah juga memastikan akan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil, khususnya dalam menjaga akses terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)
