KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masuk dalam daftar 15 pemerintah daerah (Pemda) dengan simpanan dana tertinggi di perbankan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga kuartal III tahun 2025, Babel tercatat memiliki dana mengendap sebesar Rp 2,10 triliun, menandakan rendahnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selasa (21/10/2025)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut total dana daerah yang mengendap di bank secara nasional mencapai Rp 234 triliun. Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran di berbagai daerah, termasuk Bangka Belitung.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Purbaya menjelaskan, hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp 712,8 triliun atau sekitar 51,3% dari total pagu Rp 1.389 triliun. Capaian ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Artinya, perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Kalau kita rinci, belanja pegawai relatif stabil turun tipis 0,7%, tapi yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp 58,2 triliun atau turun lebih dari 31%. Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja,” tegasnya.
Ia menambahkan, belanja barang dan jasa turun 10,5%, sedangkan belanja lainnya anjlok 27,5%. Angka tersebut menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan program di banyak daerah.
Menurut data Kementerian Keuangan, Bangka Belitung menempati posisi ke-13 nasional dalam daftar Pemda dengan dana mengendap tertinggi. Daerah dengan jumlah simpanan paling besar adalah DKI Jakarta sebesar Rp 14,6 triliun, disusul Jawa Timur Rp 6,8 triliun, dan Kota Banjarbaru Rp 5,1 triliun.
Purbaya menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran, terutama untuk sektor produktif yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Oleh karena itu, hambatan tidak boleh datang dari sisi pelaksanaan di daerah.
“Dana sudah disalurkan dari pusat, jadi ini murni soal manajemen dan kecepatan eksekusi di daerah,” tambahnya.
Purbaya meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap provinsi, termasuk di Bangka Belitung, dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program pembangunan. Ia juga menegaskan agar penyimpanan dana di bank dilakukan secukupnya saja, bukan sebagai bentuk menahan anggaran.
“Dana daerah itu seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif. Kalau terlalu lama disimpan, bukan hanya pembangunan yang melambat, tapi juga ekonomi masyarakat ikut terdampak,” jelasnya.
Selain soal percepatan penyerapan anggaran, Purbaya juga menyoroti aspek tata kelola dan integritas keuangan daerah. Ia mengingatkan kepala daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBD.
“Dan terakhir, jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama,” katanya menegaskan.
Kondisi ini menjadi perhatian karena Bangka Belitung selama ini dikenal sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang besar di sektor pertambangan, pariwisata, dan kelautan. Namun, lambatnya penyerapan APBD dinilai bisa menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan hingga akhir tahun, pemerintah daerah diharapkan segera mempercepat belanja, terutama untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Langkah cepat dinilai penting agar dana publik tidak mengendap tanpa manfaat bagi masyarakat. (Sumber: Detik.com, Editor: KBO Babel)
