KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Kepedulian Maulan Aklil (Molen) terhadap pegawai honorer dan perangkat RT/RW di Pangkalpinang bukan sekadar retorika politik. Sejak pertama kali menjabat sebagai Wali Kota Pangkalpinang pada 2018, Molen konsisten menaikkan gaji honorer dan insentif pengurus RT/RW secara bertahap sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam mendukung pemerintahan di akar rumput. Jum’at (18/7/2025).
Bahkan kini, ketika dirinya kembali maju sebagai calon Wali Kota Pangkalpinang bersama Zeki Yamani dalam Pilkada 2025 lewat koalisi Gerindra, Molen tetap menempatkan kesejahteraan tenaga non-ASN dan pengurus RT/RW sebagai salah satu prioritas utama dalam visi pasangan HARMONI (Harapan Molen-Zeki Yamani).
“Bagi kami di HARMONI, kawan-kawan honorer termasuk pengurus RT/RW sangat penting sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Tentu saja, kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian utama,” kata Molen, Kamis (17/7/2025).
Kebijakan peningkatan gaji ini bukan hanya slogan. Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, selama kurun waktu 2018 hingga 2025, gaji tenaga honorer administrasi umum mengalami kenaikan signifikan.
Pada tahun 2018, tenaga honorer lulusan SD hanya menerima Rp1.050.000 per bulan. Namun pada tahun 2025, angka ini meningkat menjadi Rp1.314.308. Kenaikan juga berlaku bagi jenjang pendidikan lainnya. Lulusan SMP dari Rp1.150.000 menjadi Rp1.439.308, SMA dari Rp1.350.000 ke Rp1.689.308, D3 dari Rp1.550.000 ke Rp1.939.308, dan lulusan S1 dari Rp1.750.000 menjadi Rp2.189.200.
Tak hanya administrasi umum, petugas kebersihan dan teknis lapangan juga ikut merasakan dampaknya. Gaji tukang kebun yang semula hanya Rp1.500.000 per bulan pada 2018 kini naik menjadi Rp1.814.308 untuk 8 jam kerja per hari.
Kebijakan serupa juga menyentuh ranah pemerintahan terkecil, yakni RT dan RW. Ketua RT/RW yang sebelumnya hanya menerima insentif Rp350.000 pada 2018 kini menikmati Rp1.000.000 per bulan sejak 2023. Sekretaris RT/RW yang semula menerima Rp300.000, kini menerima Rp850.000.
Meskipun sempat terjadi penyesuaian kecil pada beberapa komponen honorarium pada tahun 2023, hal ini lebih dikarenakan adanya pembiayaan untuk jaminan kesehatan tenaga non-ASN—bukan karena pemangkasan kesejahteraan.
Langkah ini menunjukkan bahwa Molen memahami pentingnya peran tenaga honorer dan RT/RW sebagai garda terdepan pelayanan publik. Dengan memperjuangkan peningkatan penghasilan mereka, Molen ingin menciptakan pemerintahan kota yang berjalan dengan lebih optimal, karena ditopang oleh SDM yang merasa dihargai.
Menjelang 2026, Molen menegaskan bahwa isu kesejahteraan tenaga honorer dan RT/RW akan tetap menjadi fokus jika dirinya kembali diberi amanah sebagai pemimpin Kota Pangkalpinang. Visi ini sejalan dengan tekad pasangan HARMONI untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (KBO Babel)
