KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Rabu (17/9/2025)
Salah satu langkah nyata yang ditempuh yaitu melalui pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui pendidikan informal yang partisipatif, inklusif, serta berbasis kearifan lokal.
Pada Jumat (12/9/2025), Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang bersama Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan kunjungan sekaligus audiensi ke Kementerian Sosial RI.
Dalam kesempatan itu, mereka menyerahkan proposal usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang diterima langsung oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur di Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat (Sekber).
Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Lahan tersebut, menurutnya, sesuai dengan prototipe ideal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia menegaskan, Pemkot berharap pembangunan sekolah ini dapat terealisasi dalam kurun waktu dua tahun ke depan.
“Pemkot telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, yang sesuai dengan prototipe ideal dari Kementerian PUPR. Pihaknya berharap pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat terealisasi pada tahun 2026–2027,” ujar Sekda.
Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang menambahkan, sekolah rakyat tersebut nantinya akan mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas. Fokus utamanya adalah memberi kesempatan belajar kepada anak-anak yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah, terutama yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu.
“Sekolah rakyat tersebut akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fokus pada anak-anak yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah, khususnya pada kelompok masyarakat di Desil I dan Desil II,” jelas Kepala Dinas Sosial.
Sementara itu, Alif Kamal selaku Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur memberikan apresiasi terhadap langkah yang ditempuh Pemkot Pangkalpinang. Ia menyebut, komitmen pemerintah daerah sejalan dengan arahan Presiden dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Alif menegaskan, program Sekolah Rakyat memang akan dilaksanakan secara bertahap di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah memutus rantai kemiskinan dan mencetak generasi penerus yang unggul.
Ia juga menuturkan, hasil audiensi bersama jajaran Pemkot Pangkalpinang akan segera dilaporkan kepada Menteri Sosial serta diteruskan ke Kementerian PUPR. Setelah itu, tim terkait akan melakukan survei langsung ke lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Air Kepala Tujuh.
“Semoga program ini menjadi harapan baru dalam memberikan pendidikan gratis bagi keluarga prasejahtera di Indonesia,” ujarnya.
Langkah Pemkot Pangkalpinang ini mendapat perhatian karena menjadi bagian dari strategi nasional dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga miskin diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, meningkatkan kualitas hidup, serta membuka jalan menuju kemandirian.
(Red)
