KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan institusi kepolisian melalui langkah yang rasional dan terukur. Pemerintah, kata dia, akan mempelajari secara menyeluruh rekomendasi yang disusun oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri sebelum menentukan kebijakan yang akan diambil. Selasa (24/3/2026)
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum diskusi meja bundar bersama sejumlah wartawan dan pakar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026). Dalam kesempatan itu, ia merespons keraguan publik terkait keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi reformasi kepolisian yang telah dirumuskan komisi.
Menurut Prabowo, setiap keputusan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak jangka pendek dan panjang. Oleh karena itu, ia menegaskan tidak semua rekomendasi akan langsung diterapkan, melainkan akan dikaji terlebih dahulu secara mendalam.
“Nanti kami akan ambil keputusan yang rasional. Negara butuh lembaga penegak hukum yang profesional, bersih, tidak korup, dan penuh integritas. Itu mutlak,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberadaan institusi penegak hukum yang kredibel merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas negara dan kepercayaan publik. Karena itu, upaya reformasi di tubuh kepolisian dinilai sebagai bagian penting dari agenda besar transformasi pemerintahan.
Meski demikian, Prabowo menilai bahwa pembenahan institusi kepolisian tidak selalu harus bergantung pada keberadaan tim atau komisi khusus. Namun, ia mengakui bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri memiliki peran strategis sebagai instrumen pendukung dalam mendorong perubahan.
“Hasrat untuk memperbaiki semua lembaga, termasuk kepolisian, tidak semata-mata harus dari suatu komite reformasi. Tapi komite reformasi adalah alat bantu yang sangat penting,” katanya.
Sejak dilantik sebagai Presiden, Prabowo mengaku telah berkomitmen untuk memperbaiki berbagai sektor penting dalam pemerintahan, termasuk lembaga penegak hukum. Ia menyebut sumpah jabatan yang diembannya sebagai dasar moral untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan yang ada di dalam negeri.
“Kalau saya serius terhadap sumpah saya, saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik, termasuk di lembaga-lembaga kita,” tegasnya.
Dalam pandangannya, citra negatif terhadap institusi penegak hukum, termasuk kepolisian, tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keseluruhan. Ia menilai, persepsi buruk yang berkembang di masyarakat kerap dipicu oleh ulah segelintir oknum yang memiliki kekuasaan.
Prabowo mengingatkan pentingnya bersikap adil dalam menilai kinerja lembaga negara. Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti “nila setitik merusak susu sebelanga”, di mana kesalahan kecil dapat merusak citra keseluruhan institusi.
“Mungkin hanya beberapa oknum, tapi mereka punya kekuasaan dan bisa berbuat seenaknya. Akibatnya, ratusan ribu anggota polisi lainnya ikut terkena dampak citra buruk itu,” ujarnya.
Untuk itu, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan kesempatan kepada setiap lembaga untuk melakukan perbaikan internal terlebih dahulu sebelum mengambil langkah yang lebih tegas. Pendekatan ini dinilai penting agar reformasi berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
Ia mencontohkan mekanisme audit sebagai salah satu metode evaluasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Dalam praktiknya, pimpinan dapat memberikan waktu tertentu bagi institusi untuk melakukan perbaikan sebelum dilakukan tindakan lanjutan.
“Kalau audit menemukan masalah, pimpinan bisa memberi kesempatan tiga bulan untuk memperbaiki. Kalau belum cukup, bisa ditambah lagi. Ini bagian dari proses pembinaan,” jelasnya.
Sementara itu, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis untuk pembenahan institusi kepolisian. Dari berbagai usulan yang ada, komisi akan memfokuskan laporan kepada Presiden pada empat rekomendasi utama yang dinilai paling mendesak.
Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa proses reformasi kepolisian tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, banyaknya regulasi internal yang harus dibenahi menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan reformasi.
“Ada delapan Peraturan Kepolisian dan dua puluh dua Peraturan Kapolri yang harus diperbaiki,” ujar Jimly dalam keterangannya sebelumnya.
Ia menambahkan, komisi juga telah menyusun peta jalan (roadmap) reformasi yang dirancang untuk berjalan hingga tahun 2029. Peta jalan ini bertujuan memastikan bahwa agenda reformasi tetap konsisten, tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan.
Dengan adanya roadmap tersebut, diharapkan Kapolri saat ini, Listyo Sigit Prabowo, maupun pejabat yang akan datang dapat melanjutkan program reformasi tanpa mengubah arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Selain aspek regulasi, reformasi juga mencakup perbaikan teknis dan manajerial di internal kepolisian. Hal ini meliputi peningkatan profesionalisme anggota, transparansi dalam penegakan hukum, serta penguatan sistem pengawasan internal.
Pemerintah menilai bahwa reformasi kepolisian merupakan langkah penting dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Dengan institusi yang lebih bersih dan profesional, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat meningkat secara signifikan.
Di sisi lain, keberhasilan reformasi juga sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak, baik dari internal kepolisian maupun dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Sinergi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan perubahan yang berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang rasional dan bertahap, Presiden Prabowo Subianto berharap reformasi Polri dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan gejolak, sekaligus mampu menjawab harapan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan berintegritas di Indonesia. (Sumber : Tempo, Editor : KBO Babel)
