KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pernyataan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, yang menegaskan tidak ikut campur dalam polemik pribadi yang menyeret nama anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Adi Irawan, justru memantik tanda tanya publik.
Di tengah mencuatnya klaim seorang ibu berinisial D.S terkait status anak biologis yang disebut melibatkan Adi Irawan, Dayat—sapaan akrab gubernur—memilih menarik garis tegas antara ranah pribadi dan jabatan publik.
“Itu tidak ada urusan dengan saya, itu urusan pribadi,” ujar Dayat singkat, seperti dikutip, Senin (23/03/2026).
Pernyataan ini menegaskan posisi formalnya sebagai kepala daerah yang tidak ingin terseret dalam konflik personal. Namun di sisi lain, sikap tersebut kontras dengan pernyataan keras yang sebelumnya sempat ia lontarkan ke publik.
Dayat Arsani, yang juga menjabat Ketua DPD I Partai Golkar Bangka Belitung, pernah menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap kader partai, khususnya anggota legislatif, yang dinilai tidak memiliki empati terhadap keluarga, termasuk dugaan penelantaran anak.
“Bagaimana mau peduli kepada rakyat, kalau kepada keluarga sendiri tidak punya rasa kemanusiaan,” demikian penegasan yang sempat ia sampaikan dalam konteks moralitas kader.
Kontradiksi antara sikap normatif dan respons aktual ini pun membuka ruang tafsir di tengah publik: apakah batas antara urusan pribadi dan tanggung jawab moral pejabat publik memang setegas itu?
Sementara itu, D.S dalam konferensi persnya mengaku berada dalam posisi tertekan. Ia menyebut menerima pesan WhatsApp yang diduga bernada ancaman dari Adi Irawan, termasuk klaim bahwa persoalan tersebut telah dikonsultasikan kepada gubernur.
“Saya dengar dari yang bersangkutan bahwa beliau sudah bertemu Gubernur dan disarankan membuat laporan,” ungkap D.S.
Pernyataan itu kemudian dibantah secara tidak langsung oleh Dayat melalui sikapnya yang enggan terlibat. Namun bagi D.S, kejelasan tetap menjadi hal yang ia harapkan.
“Apakah benar Pak Gubernur menyarankan Adi untuk melaporkan saya ke polisi?” tanyanya terbuka.
Dalam narasi yang lebih dalam, kasus ini tidak sekadar soal hubungan personal, tetapi juga menyentuh dimensi etika pejabat publik. D.S menempatkan dirinya sebagai warga biasa yang berhadapan dengan kekuasaan, dengan satu tuntutan sederhana: keadilan bagi anaknya.
“Saya ini orang kecil. Saya tidak paham politik atau hukum. Saya hanya menuntut keadilan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Adi Irawan belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp belum mendapat respons.
Situasi ini menempatkan publik pada posisi menunggu: apakah akan ada penjelasan terbuka dari pihak yang bersangkutan, atau polemik ini akan terus bergulir tanpa titik terang?
Dalam konteks hukum dan pers, ruang klarifikasi tetap terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun lebih dari itu, sorotan publik kini mengarah pada konsistensi sikap—antara pernyataan moral di ruang publik dan tindakan nyata saat persoalan menyentuh lingkaran kekuasaan sendiri.
Di titik inilah, kasus ini menjadi lebih dari sekadar isu pribadi. Ia menjelma menjadi cermin tentang bagaimana tanggung jawab, empati, dan kekuasaan diuji di hadapan publik. (*)
