KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang hanya mempertandingkan 18 cabang olahraga (cabor) pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Tahun 2026 di Kota Pangkalpinang menuai kekecewaan. Sejumlah pengurus cabor yang tidak masuk daftar resmi menilai keputusan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan dalam dunia olahraga daerah. Jum’at (17/10/2025)
Dari data yang diterima, 18 cabor yang akan dipertandingkan pada Porprov VII antara lain atletik, pencak silat, menembak, taekwondo, renang, bulutangkis, karate, tenis, bola basket, sepak bola putra, biliar, catur, drum band, panahan, bola voli/voli pasir, tinju, balap sepeda, dan gulat. Namun, dua di antaranya yakni biliar serta bola voli/voli pasir baru akan diikutsertakan jika menggelar kejuaraan daerah (Kejurda) atau kejuaraan provinsi (Kejurprov) pada tahun 2025.
Sementara itu, sejumlah cabor lain seperti tenis meja, panjat tebing, wushu, sepak takraw, dan barongsai menyampaikan keberatan atas keputusan tersebut. Mereka menilai bahwa tidak semua cabor mendapatkan perlakuan yang sama, padahal beberapa di antaranya sudah melaksanakan kegiatan kejurda secara resmi.
Sabtu malam, 18 Oktober 2025, para pengurus cabor yang tidak dilibatkan dijadwalkan berkumpul di Café 86 Semabung, Pangkalpinang. Pertemuan ini disebut sebagai langkah awal untuk menyusun sikap bersama dan menyiapkan surat resmi yang akan diajukan kepada Gubernur, DPRD Babel, serta KONI Provinsi dan kabupaten/kota se-Bangka Belitung. Tujuannya, agar keputusan pembatasan cabor di Porprov 2026 bisa ditinjau kembali secara adil.
Ketua Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Babel yang juga anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mehoa, menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan keberatan. Ia menyayangkan kebijakan yang dinilai mengebiri semangat atlet dan pelatih yang sudah lama berjuang membina cabang olahraga masing-masing.
“Kami tidak menuntut bonus besar atau dana tambahan. Kami hanya minta kesempatan yang adil bagi semua atlet untuk berkompetisi. Jangan sampai semangat olahraga malah dipadamkan karena keputusan yang tidak berpihak,” ujar Mehoa kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).
Menurut Mehoa, Porprov merupakan ajang pembinaan sekaligus kebanggaan daerah yang seharusnya menjadi ruang bagi semua cabang olahraga untuk tampil dan mengasah kemampuan. Ia menilai pembatasan jumlah cabor tanpa mempertimbangkan perkembangan masing-masing cabang justru bisa mematikan gairah olahraga di tingkat daerah.
“Porprov itu bukan sekadar kompetisi, tapi wadah pembinaan atlet Babel agar bisa naik ke level nasional. Banyak atlet sudah berlatih bertahun-tahun, berharap bisa tampil di Porprov. Kalau tidak diberi ruang, ke mana mereka menyalurkan bakatnya?” tegasnya.
Lebih lanjut, Mehoa mempertanyakan dasar penentuan cabor yang dipilih. Ia menyebut beberapa cabang seperti barongsai dan wushu sudah aktif menggelar kejuaraan daerah, namun tetap tidak diikutsertakan.
“Kalau syaratnya Kejurda, kami juga sudah melaksanakan, tapi kenapa tidak masuk? Ini yang kami rasa tidak adil,” ujarnya menambahkan.
Sikap keberatan ini juga datang dari sejumlah pengurus cabor lain yang merasa terpinggirkan. Mereka berharap KONI Babel dapat membuka dialog dan mendengarkan aspirasi para pengurus olahraga di daerah.
“Kami siap duduk bersama mencari solusi, bukan untuk menentang, tapi untuk memperjuangkan hak para atlet yang sudah lama berjuang,” kata salah satu pengurus cabor tenis meja yang enggan disebut namanya.
KONI Babel sendiri belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan pembatasan cabor tersebut. Namun, sejumlah sumber internal menyebut keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kesiapan fasilitas di Kota Pangkalpinang sebagai tuan rumah Porprov VII.
Meski demikian, bagi para pengurus cabor, alasan tersebut tidak cukup kuat untuk menyingkirkan cabang olahraga yang aktif melakukan pembinaan dan memiliki prestasi. Mereka menilai, jika persoalannya adalah anggaran, seharusnya bisa dicari solusi bersama tanpa harus mengorbankan semangat atlet dan pelatih di lapangan.
“Kalau alasan anggaran, ayo kita bicarakan. Tapi jangan langsung mencoret cabor yang sudah berjuang dari awal. Ini bukan soal uang, ini soal keadilan dan penghargaan terhadap usaha para atlet,” ujar Mehoa menegaskan.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sengaja mengambil alih kepemimpinan FOBI Babel agar federasi bisa bergerak cepat dan aktif berpartisipasi dalam ajang Porprov. Namun, apabila perjuangan itu tetap tidak dihargai, Mehoa mengaku siap mengambil langkah tegas.
“Saya sengaja ambil alih FOBI supaya bisa bergerak cepat agar kami bisa ikut Porprov. Tapi kalau seperti ini, tidak ada asas keadilan, saya lebih baik mengundurkan diri saja sebagai Ketua FOBI kalau diperlakukan tidak adil,” tegasnya.
Para pengurus cabor kini berharap agar Pemerintah Provinsi Babel dan KONI dapat meninjau kembali keputusan tersebut. Mereka meminta agar asas sportivitas, pemerataan, dan pembinaan atlet dijunjung tinggi dalam pelaksanaan Porprov 2026.
“Harapan kami sederhana: berikan ruang bagi semua cabor untuk tampil. Porprov seharusnya jadi pesta olahraga untuk semua, bukan hanya untuk sebagian,” pungkas Mehoa. (Sumber : Fakta Berita, Editor : KBO Babel)
