KBOBABEL.COM (Jakarta) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tegas menyampaikan bahwa terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal itu ia ungkapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Prabowo menegaskan, keberadaan tambang-tambang ilegal tersebut tidak hanya merusak lingkungan, namun juga menyebabkan kerugian besar bagi negara. Ia menyebut, praktik penyelundupan timah telah berlangsung lama dan menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.
“Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia, itu terdapat 1.000 tambang ilegal, 1.000 tambang ilegal,” tegas Prabowo.
Menurutnya, kegiatan pertambangan ilegal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang sistemik. Prabowo juga menyinggung adanya ulah para koruptor yang menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
“Selama ini hampir 80 persen hasil timah diselundupkan. Penyelundupannya bermacam-macam, ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry. Sekarang kita tutup, tidak bisa keluar. Sampai kapanpun tidak bisa keluar,” ujar Presiden.
Untuk menghentikan praktik tersebut, Prabowo memerintahkan TNI, Polri, hingga Bea Cukai Kementerian Keuangan melakukan operasi besar-besaran di wilayah Bangka Belitung. Operasi ini disebut telah dimulai sejak 1 September 2025 lalu. Dengan langkah tegas ini, ia menargetkan upaya penyelamatan potensi kerugian negara bisa segera dirasakan.
“Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember, bisa selamatkan Rp22 triliun. Tahun depan kita perkirakan bisa selamatkan Rp45 triliun,” ungkapnya.
Pernyataan tegas Prabowo ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga sumber daya alam nasional agar tidak terus-menerus menjadi objek eksploitasi ilegal. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu mengembalikan tata kelola timah Indonesia agar lebih transparan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Seperti diketahui, Bangka Belitung merupakan salah satu daerah penghasil timah terbesar di dunia. Namun, selama bertahun-tahun, praktik pertambangan ilegal masih marak dan sulit diberantas. Hal tersebut kerap menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta berkontribusi pada hilangnya pendapatan negara.
Prabowo menilai, upaya besar-besaran untuk menutup jalur penyelundupan merupakan langkah strategis. Ia meyakini hasil timah Indonesia harus dikelola dengan benar agar bisa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.
“Kita tidak boleh lagi biarkan hasil bumi kita dicuri. Ini hak rakyat, hak bangsa kita. Kita akan jaga sampai kapanpun,” tegasnya lagi.
Dengan operasi terpadu yang melibatkan berbagai institusi, pemerintah optimistis dapat mengurangi angka penyelundupan sekaligus menekan praktik tambang ilegal di Bangka Belitung. Prabowo juga menekankan, keberhasilan operasi ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa.
Langkah ini pun diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menindak tegas pelaku illegal mining. Pemerintah berkomitmen bahwa semua pihak yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun jaringan penyelundupan internasional, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. (Sumber : CNBC Indonesia, Editor : KBO Babel)
