KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang menjadi beking tambang ilegal, meskipun mereka berpangkat jenderal atau mantan jenderal. Peringatan keras tersebut disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Sabtu (16/8/2025)
“Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan! Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo, seperti dikutip Antara.
Prabowo menekankan, dirinya tidak akan gentar dalam menghadapi siapa pun yang terlibat dalam praktik beking tambang ilegal. Sebagai mantan tentara, ia mengaku memahami dinamika di lapangan dan tidak akan mundur menghadapi pihak-pihak yang mencoba melindungi aktivitas ilegal tersebut.
“Saya sudah lama menjadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior, mantan tentara. Jadi, junior-junior itu jangan macam-macam ya,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Prabowo membeberkan data yang dilaporkan aparat terkait potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal. Menurutnya, dari ribuan tambang ilegal yang terdeteksi, kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.603 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan, potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun,” ungkapnya.
Ia menilai, kerugian tersebut bukan hanya berdampak pada perekonomian negara, tetapi juga merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar lokasi tambang. Oleh karena itu, langkah pemberantasan tambang ilegal disebutnya sebagai prioritas nasional.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari lembaga legislatif, partai politik, hingga masyarakat luas, untuk memerangi tambang ilegal dan pihak-pihak yang membekinginya.
“Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” ucapnya.
Prabowo menegaskan, pemberantasan tambang ilegal membutuhkan sinergi lintas lembaga dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik ini akan terus merugikan negara dan rakyat.
Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI tersebut dihadiri oleh lebih dari 600 anggota dewan. Selain itu, hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan partai politik, tokoh publik, serta perwakilan negara sahabat. (Sumber: Kompas Tv, Editor: KBO Babel)
