KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola sektor pertimahan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan hal tersebut saat menyaksikan penyerahan aset Barang Rampasan Negara dari hasil tindak pidana korupsi di sektor pertimahan kepada PT Timah Tbk, di Kawasan Smelter Tinindo Inter Nusa, Pangkalpinang, Senin (6/10/2025). Rabu (8/10/2025)
Dalam kunjungan kerja itu, Presiden Prabowo didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro. Kepala negara meninjau secara langsung aset rampasan yang telah melalui proses hukum, seperti balok timah, pasir timah, serta berbagai fasilitas tambang yang kini menjadi milik negara.
Dalam prosesi seremonial, Jaksa Agung ST Burhanuddin secara simbolis menyerahkan aset rampasan negara kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang kemudian menyerahkannya kepada CEO Danantara Rosan Roeslani untuk dikelola bersama PT Timah Tbk. Serah terima ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam upaya memperkuat tata kelola industri timah yang selama ini rawan praktik korupsi dan penambangan ilegal.
“Kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang terlibat tindak pidana korupsi tambang timah tanpa izin. Ada enam smelter yang diserahkan, bukan hanya fasilitas pengolahan, tapi juga tanah jarang bernilai tinggi seperti monazite,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Presiden menyebut bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi timah tersebut mencapai sekitar Rp300 triliun. Ia pun memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap serta menyelamatkan kekayaan alam Indonesia yang selama ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Ini bukti bahwa pemerintah serius, bertekad membasmi penyelundupan, penambangan ilegal, dan semua tindakan melanggar hukum. Saya minta Panglima TNI, Bea Cukai, dan semua aparat terus bersinergi menyelamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” tegasnya.
Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan berkeadilan agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia berharap aset rampasan negara tersebut dapat segera dioptimalkan oleh PT Timah untuk meningkatkan produksi, pendapatan negara, serta membuka lapangan kerja baru.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa aset rampasan negara ini akan dikelola oleh Danantara dan diserahkan kepada PT Timah Tbk sebagai operator utama. Ia berharap pengelolaan aset ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.
“Setelah dikelola PT Timah, kami harap aset ini bisa memberikan pendapatan bagi negara. Diharapkan juga dapat meningkatkan produksi timah, menciptakan lapangan kerja, dan berdampak positif terhadap penerimaan negara. Semua ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suahasil.
Sementara itu, Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah dalam memberikan mandat pengelolaan aset tersebut. Ia menegaskan bahwa PT Timah akan melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi dan potensi aset sebelum dimanfaatkan secara optimal.
“Kami akan melakukan kajian terlebih dahulu untuk memastikan pemanfaatan aset secara maksimal. Setelah itu, fasilitas dan alat yang diserahkan akan kami gunakan untuk meningkatkan produksi serta memperkuat kontribusi PT Timah bagi Bangka Belitung dan Indonesia,” kata Restu.
Menurutnya, aset yang diserahkan negara merupakan potensi besar bagi PT Timah dalam memperluas kapasitas produksi sekaligus memperbaiki struktur industri pertimahan yang selama ini menghadapi tantangan berat akibat praktik ilegal.
“Kami optimistis dapat meningkatkan kinerja produksi. Aset yang diserahkan sangat potensial dan akan segera kami kelola agar memberikan nilai ekonomi nyata bagi bangsa dan masyarakat,” tutupnya.
Penyerahan aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan hasil pemberantasan korupsi benar-benar kembali kepada rakyat. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, sektor timah nasional diharapkan bisa bangkit menjadi pilar ekonomi yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan. (Sumber: PT Timah Tbk, Editor: KBO Babel)
