KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro meminta dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk mewujudkan “Timah Untuk Rakyat” sehingga bisa memberikan kontribusi optimal bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Kamis (25/9/2025)
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI terkait kinerja korporasi semester I tahun 2025 dan road map kinerja tahun 2025 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/9/2025).
RDP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andi Muhammad Nurdin Halid. Ia menegaskan bahwa PT Timah bukan hanya sekadar perusahaan tambang, tetapi juga entitas strategis yang memiliki peran besar dalam tata kelola sumber daya mineral nasional, khususnya timah sebagai komoditas unggulan di pasar global.
“Ada beberapa isu strategis yang perlu kita ketahui bersama terkait kinerja operasional dan finansial perusahaan pada semester 1 tahun 2025, kontribusi terhadap negara baik melalui deviden, pajak maupun PNBP, tata kelola dan keberlanjutan PT Timah dalam menjaga keseimbangan kepentingan bisnis dan keberlanjutan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah operasional,” kata Nurdin Halid.
Ia juga menambahkan, pihaknya ingin mengetahui roadmap terkait rencana kinerja dan arah transformasi PT Timah dalam menghadapi tantangan industri global. Termasuk di dalamnya hilirisasi, diversifikasi, serta langkah-langkah memperkuat daya saing di pasar global.
“Kita ingin melihat bagaimana PT Timah mendorong hilirisasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Restu hadir bersama jajaran direksi, yakni Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Nur Adi Kuncoro, Direktur Pengembangan Usaha PT Timah, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara, serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah, Fina Eliani.
Mereka memaparkan sejumlah poin kinerja perusahaan, mulai dari operasi dan produksi, keuangan, hilirisasi, strategi peningkatan kinerja, kontribusi perusahaan, tantangan yang dihadapi, hingga dukungan yang dibutuhkan.
Restu menegaskan, PT Timah Tbk terus berkomitmen memperbaiki tata kelola perusahaan demi meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi maksimal.
“PT Timah terus mengevaluasi situasi kondisi yang kami hadapi, kami sepakat di PT Timah bahwa timah di PT Timah itu untuk rakyat, yang kami lakukan semata-mata adalah supaya rakyat bisa menikmati hasil timah di Babel dan wilayah lain yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” katanya.
Meski diakui masih ada berbagai tantangan, Restu menilai dengan strategi yang sudah dijalankan serta dukungan dari eksekutif maupun legislatif, target produksi perusahaan bisa tercapai.
Dalam kesempatan itu, ia juga secara khusus meminta dukungan Komisi VI DPR RI dalam beberapa hal penting. Pertama, dukungan terhadap pengawasan dan pengendalian untuk memastikan operasional PT Timah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Selain itu, PT Timah membutuhkan dukungan kebijakan, terutama regulasi yang mengatur agar seluruh bijih timah dari aktivitas penambangan ilegal dapat masuk kembali ke dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
PT Timah juga menekankan pentingnya percepatan regulasi yang mendukung hilirisasi, khususnya terkait kewajiban penjualan logam timah melalui bursa yang saat ini menjadi kendala. Sinkronisasi Wilayah Pertambangan juga menjadi sorotan perusahaan.
Menurut Restu, perubahan zonasi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menyebabkan sejumlah IUP laut tidak dapat ditambang sehingga berdampak pada penurunan produksi.
“Dukungan lain yang dibutuhkan percepatan penerbitan PP turunan UU Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola dan tata niaga pertimahan untuk mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis strategis dan dukungan terhadap hilirisasi pertimahan,” ujarnya.
Dirut PT Timah juga berharap adanya koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk menyederhanakan sekaligus mempercepat proses perizinan.
“Saat ini kinerja produksi PT Timah menunjukkan tren yang meningkat dengan adanya dukungan dari Satgas. Kami optimis bisa mencapai target yang telah ditentukan. Mudah-mudahan dengan strategi ini keuntungan lebih naik sehingga Babel bisa menjadi surga bagi masyarakat yang tinggal di Bangka Belitung dan masyarakat Indonesia,” tutupnya.
Dengan demikian, RDP ini tidak hanya membahas soal capaian kinerja, tetapi juga menggambarkan kebutuhan dukungan regulasi dan kebijakan lintas sektor.
Hal itu diharapkan mampu mendorong PT Timah Tbk tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional, sekaligus memastikan manfaat hasil timah benar-benar kembali kepada masyarakat. (Sumber: PT Timah Tbk, Editor: KBO Babel)
