KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera, khususnya Aceh. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Rabu (18/2/2026)
Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa, bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga negara terkait penanganan bencana.
Dari pihak pemerintah, hadir Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta sejumlah menteri teknis lainnya.
Selain itu, tampak pula Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Dari DPR, hadir pula Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani dan MY Esti Wijayati, serta anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.
Target Pemulihan Sebelum Ramadan
Dalam rapat tersebut, Dasco menegaskan bahwa DPR dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati target agar roda pemerintahan di daerah terdampak dapat kembali berjalan normal sebelum bulan Ramadan.
“Dalam rapat koordinasi penanganan pascabanjir bandang Aceh pada 10 Januari 2026, kita menargetkan sebelum bulan puasa seluruh pemerintahan daerah sudah berjalan,” ujar Dasco.
Ia menyebutkan, berdasarkan pemantauan terbaru, sebagian besar daerah telah pulih, meskipun masih ada beberapa titik yang mengalami kendala teknis.
“Alhamdulillah, yang tersisa tinggal sedikit yang masih tersendat,” tambahnya.
Infrastruktur dan Akses Wilayah Mulai Normal
Selain pemulihan administrasi pemerintahan, rapat juga menyoroti progres pembangunan kembali infrastruktur dan pembukaan akses wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat bencana.
Menurut Dasco, upaya normalisasi sungai, perbaikan jalan, serta pembukaan akses transportasi terus dilakukan secara intensif oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Walaupun medannya berat, saat ini sudah tidak ada lagi daerah yang benar-benar terisolasi, khususnya di Aceh,” katanya.
Ia menambahkan, normalisasi sungai menjadi prioritas penting untuk mencegah banjir susulan, mengingat curah hujan di wilayah Sumatera masih tinggi dalam beberapa bulan terakhir.
Fokus Hunian dan Lingkungan
Isu penyediaan hunian tetap bagi korban bencana juga menjadi agenda utama rapat. DPR meminta pemerintah memastikan pembangunan rumah relokasi berjalan cepat namun tetap memenuhi standar keamanan dan kelayakan.
Selain hunian, pembersihan lingkungan, sanitasi, dan pemulihan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, serta tempat ibadah turut menjadi perhatian.
“Kita akan mendengar progres penyediaan hunian, pembersihan lingkungan, dan fasilitas publik sampai sejauh mana,” kata Dasco.
Koordinasi Lintas Sektor
Rapat tersebut menunjukkan pendekatan lintas kementerian dan lembaga dalam pemulihan pascabencana. Kehadiran berbagai kementerian teknis dinilai penting karena dampak bencana tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga kesejahteraan sosial masyarakat.
Pemerintah juga menyiapkan skema pendanaan, bantuan sosial, serta program pemulihan ekonomi lokal agar masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal.
DPR menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak mengalami keterlambatan.
Dengan target pemulihan sebelum Ramadan, pemerintah diharapkan mampu mempercepat seluruh program prioritas sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan aman.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa upaya pemulihan pascabencana di Sumatera berlangsung terintegrasi dan efektif, sekaligus meminimalkan risiko bencana lanjutan di masa mendatang. (Sumber : detiknews, Editor : KBO Babel)
