KBOBABEL.COM (PANGKALAN BARU) – Kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026 Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Me Hoa, di Desa Jeruk, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (16/1/2026) sore, menjadi ruang dialog terbuka yang dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial yang selama ini dirasakan langsung di tingkat akar rumput. Sabtu (17/1/2026)
Dalam forum yang dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, perwakilan OPD provinsi, serta warga lintas usia dan latar belakang, beragam aspirasi mencuat, mulai dari krisis lahan pemakaman, akses layanan kesehatan BPJS, kebutuhan infrastruktur dasar, hingga persoalan pendidikan dan sosial di tengah masyarakat multikultural.
Isu paling mendesak yang disuarakan warga adalah keterbatasan lahan pemakaman di RT 9 Desa Jeruk. Warga menilai kondisi tersebut sudah berada pada tahap kritis, mengingat Desa Jeruk tidak hanya melayani pemakaman warga setempat, tetapi juga warga dari luar desa bahkan lintas agama.
“Lahan pemakaman kami sudah sangat terbatas, sementara aturan semakin ketat. Yang kami rasakan, izin perumahan begitu mudah keluar, tetapi lahan pemakaman untuk semua agama justru seperti diabaikan,” ungkap salah seorang warga dalam sesi dialog.
Persoalan ini menjadi perhatian serius Me Hoa. Menurutnya, ketersediaan lahan pemakaman merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang wajib dipikirkan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
“Desa Jeruk ini unik karena masyarakatnya multikultural dan multiagama. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Kebutuhan lahan pemakaman yang layak dan inklusif harus menjadi prioritas dalam perencanaan tata ruang daerah,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain isu sosial, warga juga menyoroti kondisi infrastruktur, khususnya akses jalan yang dinilai masih membutuhkan peningkatan. Me Hoa menyampaikan bahwa sejumlah aspirasi infrastruktur telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Babel.
“Untuk Desa Jeruk, telah dialokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk pengaspalan jalan menuju SMA dan kawasan kolam renang aquatic. Ini bagian dari upaya mendukung akses pendidikan dan fasilitas publik,” jelas Me Hoa.
Tak hanya itu, Me Hoa juga mengalokasikan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) sebesar Rp80 juta yang diperuntukkan bagi pengadaan peralatan olahraga serta mendukung kegiatan kesenian Barongsai, sebagai bentuk perhatian terhadap pengembangan minat bakat dan pelestarian budaya di Desa Jeruk.
Kelompok lanjut usia (lansia) yang hadir dalam reses turut menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), rehabilitasi masjid di RT 1, serta perbaikan jalan lingkungan dan gang permukiman yang dinilai masih kurang memadai.
Di sektor kesehatan, persoalan akses BPJS gratis menjadi keluhan utama warga. Beberapa warga mengaku kehilangan kepesertaan BPJS, padahal layanan tersebut sangat dibutuhkan, terutama oleh lansia dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hadir dalam kegiatan reses menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
“Bagi warga yang belum ter-cover BPJS, silakan segera melapor. Tahun 2026 ini, Pemprov Babel meng-cover sekitar 90 ribu jiwa, termasuk 11.333 jiwa untuk Kabupaten Bangka Tengah,” jelas perwakilan Dinkes.
Selain mempertahankan UHC, Pemprov Babel juga merencanakan pembangunan satu rumah sakit baru yang ditargetkan mulai beroperasi paling lambat tahun 2029. Rumah sakit tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan rujukan di Bangka Belitung.
Tak hanya itu, pengembangan layanan laboratorium kesehatan juga menjadi fokus, mencakup pemeriksaan darah, tiroid, deteksi kanker, hingga layanan kemoterapi. Masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah deteksi dini penyakit.
Di bidang pendidikan, para orang tua siswa menyampaikan keluhan terkait beban biaya sekolah anak-anak mereka, khususnya di jenjang SMA kelas X hingga XII. Menanggapi hal ini, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Babel menjelaskan bahwa terdapat sejumlah skema bantuan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Orang tua bisa mengakses bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) maupun Lazismu. Silakan dikonsultasikan langsung ke pihak sekolah agar bisa ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujar perwakilan Dinas Pendidikan.
Menutup kegiatan reses, Me Hoa menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak akan berhenti sebagai catatan forum semata. Ia berkomitmen mengawal setiap persoalan hingga masuk dalam pembahasan kebijakan di tingkat provinsi.
“Sebagai wakil rakyat, tugas saya memastikan suara masyarakat benar-benar didengar dan diperjuangkan. Kita ingin Bangka Tengah maju, adil, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat,” pungkas Me Hoa. (Sumber : LASPELA, Editor : KBO Babel)
