KBOBABEL.COM (BANGKA) – Sikap dan etika Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka, Sinarto, menuai kecaman keras dari kalangan awak media. Kekecewaan tersebut muncul setelah para jurnalis yang telah menunggu sejak pukul 20.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB dini hari tidak kunjung mendapatkan informasi resmi terkait penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka untuk Pilkada 2025. Kejadian ini terjadi pada Rabu (23/7) dan meninggalkan rasa kecewa mendalam bagi para wartawan yang hadir. Rabu (23/7/2025)
“Kami sudah menunggu berjam-jam di halaman kantor KPU Bangka, berharap ada pengumuman resmi. Tapi yang kami dapatkan justru kekecewaan,” ujar salah satu wartawan lokal yang enggan disebutkan namanya.
Menurut informasi yang dihimpun, KPU Bangka akhirnya menetapkan hasil verifikasi terhadap lima bakal pasangan calon yang telah mendaftar. Dari lima pasangan tersebut, hanya satu pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos. Namun ironisnya, rilis resmi KPU terkait penetapan pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Bangka itu tidak disampaikan langsung melalui konferensi pers ataupun pengumuman resmi di kantor KPU.
Sebaliknya, informasi tersebut justru disebar melalui grup WhatsApp oleh salah satu komisioner. Parahnya lagi, rilis tersebut tidak mencantumkan narasumber ataupun pengirim yang jelas, dengan nomor WhatsApp yang tertera tanpa identitas nama. Hal ini membuat para wartawan semakin kecewa dan mempertanyakan transparansi serta profesionalisme KPU Bangka.
“Ini sangat mengecewakan. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU seharusnya mengutamakan keterbukaan informasi publik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, seperti ada upaya untuk menyembunyikan hasil penetapan dari publik,” kata seorang jurnalis senior media lokal.
Kekecewaan para wartawan semakin memuncak ketika mereka menyadari bahwa selama berjam-jam menunggu di halaman kantor KPU, mereka tidak hanya tidak mendapatkan informasi langsung, tetapi juga tidak disediakan sedikitpun konsumsi atau sekadar air minum. Padahal, para awak media sudah menunggu dengan sabar demi memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya etika komunikasi dan penghargaan terhadap peran media dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. KPU Bangka dinilai gagal membangun hubungan yang baik dengan pers, yang selama ini menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Etika Ketua KPU Bangka, Sinarto, disebut tak beradab oleh beberapa rekan wartawan. Bagaimana mungkin lembaga sebesar KPU memperlakukan media seperti ini? Bukankah publik berhak tahu secara transparan siapa saja calon yang lolos?
Kejadian tersebut memicu desakan dari berbagai pihak agar KPU Bangka melakukan evaluasi internal dan memperbaiki komunikasi publiknya. Transparansi dan profesionalisme dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu, terutama menjelang Pilkada serentak 2025 yang akan menjadi sorotan publik. (Sumber: Perkara News, Editor: KBO Babel)
