Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » Rumah Sakit Tak Boleh Lepas Tangan, Hangga Tegaskan Kewajiban Bantuan Hukum bagi Nakes

Rumah Sakit Tak Boleh Lepas Tangan, Hangga Tegaskan Kewajiban Bantuan Hukum bagi Nakes

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
  • visibility 227
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Persoalan sengketa medik tidak lagi sekadar persoalan teknis pelayanan kesehatan, melainkan telah berkembang menjadi ancaman hukum serius yang dapat menyeret tenaga medis hingga rumah sakit ke ranah pidana maupun perdata. Sabtu (9/5/2026)

Hal itu disampaikan Advokat Hangga Oktafandany, SH saat menjadi narasumber dalam Seminar Workshop & Medical Fair Regional PERSI Sumbagsel 2026 bertema “Strategi Rumah Sakit Dalam Menghadapi Somasi dan Tuntutan Hukum Sengketa Medik: Mitigasi, Risiko dan Perlindungan” yang digelar PERSI Wilayah Bangka Belitung pada 7–8 Mei 2026 di Novotel Bangka.

Dalam pemaparannya, Hangga menegaskan bahwa dasar hukum sengketa medik saat ini mengacu pada Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal tersebut mengatur bahwa sengketa dapat timbul akibat kerugian pasien atau keluarga yang berkaitan dengan dugaan kelalaian Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Menurutnya, pada praktik di lapangan, sengketa medis tidak selalu murni karena kesalahan tenaga kesehatan. Ada tiga faktor utama yang sering memicu konflik, yakni motif, argumentasi, dan kausalitas.

“Kadang persoalan muncul karena adanya kesengajaan, ketidaksengajaan, bahkan ketidakpahaman. Belum lagi perbedaan interpretasi hukum dan fakta hukum, serta penilaian kondisi pasien sebelum dan sesudah tindakan medis,” ujar Hangga.

Ia menyoroti bahwa dalam banyak kasus, tuduhan hampir selalu mengarah kepada dokter atau tenaga kesehatan sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab. Padahal, dalam sistem pelayanan kesehatan, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab hukum yang sangat besar.

“Pola tuduhan di lapangan hampir selalu menyasar SDMK. Meski persoalan juga menyentuh rumah sakit dan sistem pelayanan, titik target utamanya tetap dokter,” katanya.

Karena itu, Hangga menekankan pentingnya kesiapan rumah sakit dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan tugas profesionalnya.

Ia mengutip Pasal 189 Ayat (1) Huruf s UU Kesehatan yang menegaskan bahwa rumah sakit wajib melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi seluruh petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas.

Tidak hanya itu, Pasal 193 UU Kesehatan juga menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian sumber daya kesehatan rumah sakit.

“Artinya, sengketa yang tidak terhindarkan bukan hanya berdampak kepada tenaga medis, tetapi juga menyeret rumah sakit sebagai pihak penanggung jawab secara keekonomian maupun hukum,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Hangga juga memaparkan sejumlah strategi menghadapi sengketa medik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami secara utuh duduk perkara sebelum mengambil tindakan hukum.

Selain itu, tenaga medis maupun rumah sakit harus memahami regulasi yang berlaku, membangun argumentasi perlindungan yang kuat, serta menggunakan pendampingan advokat profesional sejak awal persoalan muncul.

“Jangan menunggu perkara membesar. Dokumentasikan seluruh tindakan medis secara lengkap dan benar. Itu menjadi benteng pertama perlindungan hukum,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan hak pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf f UU Kesehatan, yakni hak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan secara mandiri dan bertanggung jawab.

Menurutnya, pemenuhan aspek persetujuan tindakan medis menjadi salah satu kunci perlindungan hukum bagi tenaga medis maupun rumah sakit, kecuali dalam kondisi gawat darurat atau penanggulangan wabah.

“Kalau ketentuan ini dijalankan dengan benar, tenaga medis selamat, rumah sakit juga selamat,” katanya.

Di akhir pemaparannya, Hangga mengingatkan bahwa penyelesaian sengketa kesehatan pada prinsipnya harus lebih dahulu ditempuh melalui mekanisme non litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU Kesehatan.

Namun demikian, apabila tenaga medis merasa tidak bersalah dan menilai perkara berjalan karena motif tertentu, argumentasi yang keliru, maupun analisis kausalitas yang tidak tepat, maka mereka berhak mempertahankan profesionalitas dan kebenaran.

“Anda punya hak mempertahankan kebenaran. Jangan takut menghadapi proses hukum jika memang bekerja sesuai standar profesi dan aturan yang berlaku,” pungkasnya. ( Herwandi/KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berita Keliru? Media Siber Wajib Ralat, Koreksi dan Layani Hak Jawab

    Berita Keliru? Media Siber Wajib Ralat, Koreksi dan Layani Hak Jawab

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Kecepatan media siber dalam menyajikan informasi kepada publik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan akurasi dan tanggung jawab jurnalistik. Ketika sebuah berita terbukti mengandung kekeliruan, kesalahan fakta, atau menimbulkan kerugian terhadap pihak tertentu, redaksi memiliki kewajiban untuk melakukan ralat, koreksi maupun memberikan ruang hak jawab. Senin (7/9/2026) Ketentuan tersebut secara tegas […]

  • Prabowo Gelar Rapat Maraton Bersama Menteri, Soroti Pendidikan, Geopolitik dan Arus Mudik

    Prabowo Gelar Rapat Maraton Bersama Menteri, Soroti Pendidikan, Geopolitik dan Arus Mudik

    • calendar_month Senin, 9 Mar 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jawa Barat) – Presiden Prabowo Subianto menggelar serangkaian rapat strategis bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (8/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden memimpin lima rapat berbeda yang berlangsung sejak siang hingga malam hari untuk membahas berbagai isu penting, mulai dari penguatan sektor pendidikan, dinamika geopolitik […]

  • Transaksi Gelap Pajak Terendus, KPK Amankan 8 Orang dalam OTT Jakarta Utara

    Transaksi Gelap Pajak Terendus, KPK Amankan 8 Orang dalam OTT Jakarta Utara

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 208
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kali ini, penindakan berlangsung di sebuah kantor pajak yang berada di wilayah Jakarta Utara. Dalam operasi tersebut, penyidik KPK mengamankan delapan orang yang terdiri dari pegawai pajak dan pihak wajib pajak. Sabtu (10/1/2026) Wakil Ketua KPK […]

  • Tantangan Pembuktian Itikad Buruk Debitur dalam Gugatan Actio Pauliana (Opini)

    Tantangan Pembuktian Itikad Buruk Debitur dalam Gugatan Actio Pauliana (Opini)

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM – Actio pauliana merupakan sebuah gugatan hukum untuk membatalkan perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur seperti melakukan pengalihan, menyembunyikan ataupun mengurangi harta yang dimiliki sebelum pailit agar harta tersebut tidak dapat dijangkau oleh kreditur. Hukum kepailitan di Indonesia masih cukup lemah dalam penerapan actio pauliana karena sulitnya pembuktian mengenai itikad buruk yang dimiliki […]

  • 2.000 Personel Gabungan Disiagakan, Polisi Jaga Kondusivitas Nataru di Bangka Belitung

    2.000 Personel Gabungan Disiagakan, Polisi Jaga Kondusivitas Nataru di Bangka Belitung

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Polda Kepulauan Bangka Belitung mengerahkan sekitar 2.000 personel gabungan untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta relawan, guna memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif di seluruh wilayah Bangka Belitung selama momentum akhir tahun. Sabtu (20/12/2025) Kapolda Bangka […]

  • Melati Singgung Kekalahan Molen: “Agar Tidak Sombong, Kini Ia Lebih Bijak”

    Melati Singgung Kekalahan Molen: “Agar Tidak Sombong, Kini Ia Lebih Bijak”

    • calendar_month Rabu, 16 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Di tengah dinamika Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang 2025, politisi Partai Gerindra, Melati Erzaldi, menyampaikan pesan yang menyentuh dan sarat makna kepada pasangan calon HARMONI—Harapan Molen-Zeki Yamani. Rabu (16/7/2025). Pesan tersebut bukan hanya berupa dukungan politik, namun juga menggambarkan perjalanan spiritual dan filosofi kekuasaan yang harus berorientasi pada rakyat. Dalam kegiatan konsolidasi […]

expand_less