KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) — Tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menuai sorotan. Kali ini, polemik muncul dari pengadaan mobiler Rumah Dinas Wakil Gubernur tahun anggaran 2025 yang berujung pada klaim kerugian pihak ketiga mencapai Rp880 juta. Rabu (4/3/2026)
Kuasa hukum pihak ketiga, Efendi Harun SH, MM., mengungkapkan bahwa proses pengadaan bermula bahkan sebelum pelantikan Wakil Gubernur Babel, Heliana.
Menurutnya, komunikasi terkait pemenuhan fasilitas rumah dinas sudah terjalin sejak awal, dengan tujuan melengkapi kebutuhan dasar hunian jabatan tersebut.
“Klien kami diminta membantu pengadaan kebutuhan rumah dinas. Barang didatangkan secara bertahap, mulai dari sofa, tempat tidur, AC, kulkas, televisi, hordeng hingga perlengkapan lainnya. Semua sudah terpasang dan digunakan,” tegas Efendi, Rabu (4/3/2026).
Namun hingga kini, pembayaran tak kunjung direalisasikan. Pihak Pemprov berdalih anggaran tidak tersedia dan menilai proses pengadaan tersebut tidak sesuai prosedur administrasi.
Di sinilah persoalan dinilai menjadi janggal. Setelah hampir satu tahun barang berada di rumah dinas dan dimanfaatkan, pengadaan tersebut justru disebut bermasalah secara administratif.
Efendi mempertanyakan konsistensi dan tanggung jawab internal pemerintah daerah.
“Jika sejak awal dianggap tidak prosedural, mengapa dibiarkan berjalan? Mengapa barang dipasang dan digunakan? Jangan sampai ketika muncul persoalan, pihak ketiga yang dijadikan kambing hitam,” ujarnya.
Menurutnya, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah menjadi akar persoalan.
Ia menilai ada kegagalan sistemik dalam memastikan setiap pengadaan berjalan sesuai mekanisme, namun tetap menjamin kepastian hukum bagi mitra kerja pemerintah.
Polemik ini juga disebut menyeret nama Burhan, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum dan sempat diangkat menjadi Kepala Kesbangpol sebelum akhirnya dinonjobkan.
Pergeseran jabatan tersebut memunculkan spekulasi di tengah publik mengenai adanya persoalan administratif yang belum sepenuhnya terurai.
Efendi menegaskan, kliennya tidak bersedia menanggung kerugian akibat persoalan administrasi internal pemerintah.
Jika tidak ada itikad penyelesaian, seluruh mobiler yang telah dipasang di Rumah Dinas Wakil Gubernur akan ditarik kembali.
“Kerugian kami kurang lebih Rp880 juta. Ini preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan. Tidak boleh ada praktik pesan-pakai-lalu-tolak bayar dengan alasan prosedur,” tegasnya.
Ancaman penarikan mobiler tentu bukan sekadar perkara teknis. Jika benar terjadi, hal itu akan menjadi tamparan bagi citra birokrasi daerah, sekaligus membuka pertanyaan besar tentang disiplin anggaran, mekanisme pengadaan, dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam proyek pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak terkait guna memastikan duduk perkara secara berimbang.
Kasus ini menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Di tengah tuntutan publik terhadap tata kelola yang bersih dan profesional, polemik mobiler rumah dinas senilai ratusan juta rupiah ini bisa menjadi cermin: apakah sistem berjalan sebagaimana mestinya, atau justru menyisakan ruang abu-abu yang merugikan banyak pihak. (*)
