KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) — Dugaan praktik tidak transparan dalam kerja sama sewa kontrak antara Pertamina Depo Pangkalbalam dengan depo swasta milik Afuk di Belinyu kian menjadi sorotan publik. Persoalan ini mencuat setelah pihak Pertamina dinilai tidak memberikan penjelasan terbuka dan justru saling melempar tanggung jawab ketika dikonfirmasi awak media terkait mekanisme, dasar kerja sama, hingga urgensi penggunaan depo swasta tersebut. Selasa (16/12/2025)
Redaksi sebelumnya menerima pesan WhatsApp dari admin sales area retail Bangka Belitung yang menyebutkan bahwa seluruh permintaan data maupun wawancara terkait Pertamina harus melalui jalur satu pintu, yakni Communication and Relation atau Comrel. Dalam pesan tersebut, turut disertakan kontak Ian yang disebut sebagai Comrel Sumatera Bagian Selatan, lengkap dengan dua nomor telepon yang dapat dihubungi untuk kepentingan konfirmasi media.
Berpegang pada informasi tersebut, redaksi kemudian menghubungi Ian untuk meminta penjelasan resmi terkait kontrak sewa antara Pertamina dengan depo swasta Afuk Belinyu. Pada awalnya, yang bersangkutan merespons salam dan perkenalan dengan baik. Namun, ketika pertanyaan mengarah pada substansi kerja sama sewa depo, Ian justru mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut dan menyatakan bahwa hal itu bukan menjadi bagian tugasnya.
“Maaf mas, yang ngasih nomor saya siapa ya. Saya ga paham soal itu, bukan bagian saya,” ujar Ian singkat saat dikonfirmasi. Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya, mengingat posisi Comrel sejatinya berfungsi sebagai penghubung resmi perusahaan dengan media dan publik, khususnya dalam menyampaikan klarifikasi terhadap isu yang berkembang.
Tidak berhenti di situ, redaksi kembali mencoba meminta tanggapan lanjutan beberapa hari kemudian. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Kontak media justru diketahui telah diblokir. Sikap ini dinilai bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta fungsi Comrel sebagai ujung tombak komunikasi internal dan eksternal perusahaan, termasuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan dan masyarakat.
Situasi tersebut semakin memicu spekulasi publik terkait dugaan adanya praktik “main mata” atau kongkalikong dalam sewa depo swasta Afuk Belinyu. Tingginya intensitas aktivitas bongkar muat dan distribusi Bahan Bakar Minyak dari depo tersebut memunculkan pertanyaan besar. Apalagi, di saat yang bersamaan, sejumlah daerah di Provinsi Bangka Belitung dilaporkan mengalami krisis dan kelangkaan BBM.
Sejumlah pihak menilai, distribusi masif dari depo swasta yang disewa Pertamina itu patut dikaji secara terbuka. Pasalnya, Depo Pertamina Pangkalbalam selama ini dikenal sebagai depo induk yang telah beroperasi puluhan tahun dan memiliki fungsi strategis dalam menjaga pasokan energi di wilayah Bangka Belitung. Namun hingga kini, manajemen Pertamina belum memberikan penjelasan resmi mengapa harus menggunakan jasa penampungan milik pihak swasta.
Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai aspek perencanaan distribusi, efisiensi operasional, serta pengawasan internal Pertamina. Publik pun mempertanyakan apakah penggunaan depo swasta tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan teknis mendesak, atau justru menyimpan kepentingan lain yang tidak disampaikan secara terbuka.
Di sisi lain, Afuk selaku pemilik depo swasta di Belinyu sempat membantah tudingan bahwa aktivitas di depo miliknya menjadi penyebab kelangkaan BBM. Dalam beberapa pemberitaan media online, Afuk menegaskan bahwa perusahaannya hanya menyediakan jasa penampungan, sementara kepemilikan BBM tetap berada di tangan Pertamina.
“Mengenai pemberitaan itu tidak benar, kita hanya memberikan jasa penampungan BBM. BBM itu milik Pertamina,” ujar Afuk sebagaimana dikutip dari sejumlah media. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk meluruskan opini publik yang berkembang terkait peran depo swasta dalam distribusi BBM di Bangka Belitung.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, Afuk belum memberikan jawaban langsung atas konfirmasi resmi yang diajukan jejaring media ini. Kondisi tersebut semakin memperkuat desakan agar Pertamina dan pihak terkait membuka informasi secara transparan. Publik menilai, klarifikasi terbuka sangat dibutuhkan guna memastikan tidak ada penyimpangan, konflik kepentingan, maupun praktik yang merugikan masyarakat luas dalam pengelolaan distribusi energi di daerah. (Sumber : BabelAktual, Editor : KBO Babel)
