KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Dugaan praktik bisnis BBM ilegal jenis Solar di Bangka Belitung kembali mencuat. Selain PT Makmur Jaya Abadi (MJA), seorang pengusaha minyak ternama di Belinyu, bernama Afuk, disebut menggunakan modus yang serupa, yakni menjebol barcode My Pertamina. Kamis (20/11/2025)
“Afuk Belinyu juga sama dengan PT MJA, modus mereka jebol Barcode My Pertamina,” ujar sumber tertutup yang dapat dipertanggungjawabkan, Selasa (18/11/2025).
Sumber tersebut menjelaskan, PT MJA memiliki oknum bernama Sermi Chandra. Solar subsidi dari SPBU di Simpang Lumut diperoleh melalui jalur resmi, kemudian didistribusikan ke beberapa bos tambang ilegal di Pulau Bangka. Praktik ini menimbulkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan negara dan masyarakat.
“Afuk memiliki beberapa SPBU yang tersebar di Pulau Bangka. Beberapa waktu lalu, dia juga sempat khawatir modus jebol barcode My Pertamina yang dilakukannya terbongkar,” tambah sumber tersebut.
Hingga saat ini, dugaan praktik tersebut masih dalam pengawasan aparat hukum. Meski sejumlah pihak telah mencoba dikonfirmasi, Dirtipidter Mabes Polri Brigjen Pol Irhamni melalui pesan WhatsApp, Selasa (18/11/2025), belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini.
Kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ini sebelumnya telah menjadi sorotan karena rawan merugikan negara. Solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat tertentu dan pelaku usaha resmi malah diklaim berpindah tangan ke jaringan ilegal yang mendukung aktivitas penambangan dan usaha tak resmi lainnya di Bangka Belitung.
Sumber-sumber terkait menegaskan bahwa pengawasan dan penertiban SPBU serta sistem barcode My Pertamina harus diperketat agar praktik penyalahgunaan ini dapat dihentikan. Pemeriksaan terhadap aktor-aktor yang diduga terlibat, termasuk pengusaha Afuk Belinyu dan PT MJA, dianggap penting untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi terhadap Afuk Belinyu maupun pihak PT MJA masih terus dilakukan. Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tetap menjadi fokus aparat hukum di wilayah Bangka Belitung, mengingat potensi kerugian negara yang cukup besar dari praktik ilegal ini. (Sumber : Babel Terkini, Editor : KBO Babel)
