KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Leviyan, meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Provinsi Babel untuk meningkatkan pengawasan terhadap aset jalan milik pemerintah provinsi, terutama ruas jalan yang menghubungkan Desa Telak menuju Dusun Perumnas, Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat. Senin (20/7/2026)
Permintaan tersebut disampaikan Leviyan menyusul kekhawatiran akan potensi kerusakan infrastruktur jalan akibat maraknya aktivitas pertambangan timah ilegal yang masih berlangsung di sekitar kawasan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah cepat agar jalan yang baru diperbaiki menggunakan anggaran daerah tidak kembali mengalami kerusakan.
Leviyan mengungkapkan, persoalan itu telah ia sampaikan secara langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Babel bersama Dinas PUPRPRKP Babel pada Rabu, 15 Juli 2026. Dalam forum tersebut, ia meminta pemerintah provinsi memberikan perhatian khusus terhadap kondisi ruas jalan yang dinilai cukup strategis bagi aktivitas masyarakat.
“Persoalan ini sudah saya sampaikan dalam RDP Komisi III bersama Dinas PUPR. Di lokasi tersebut dikelilingi aktivitas tambang masyarakat. Kita harus sama-sama peduli agar jalan yang sudah diperbaiki tidak kembali rusak,” kata Leviyan, Minggu (19/7/2026).
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, ruas jalan Telak–Sekar Biru sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah akibat diterjang banjir. Pemerintah Provinsi Babel kemudian mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan tersebut sehingga kini dapat kembali digunakan oleh masyarakat.
Namun, menurut Leviyan, keberadaan aktivitas penambangan timah ilegal di sekitar badan jalan berpotensi mengancam keberlangsungan infrastruktur tersebut. Selain dapat merusak konstruksi jalan, aktivitas tambang juga dikhawatirkan mengganggu stabilitas tanah dan sistem drainase yang telah diperbaiki.
Karena itu, ia meminta Dinas PUPRPRKP Babel tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga melakukan langkah preventif melalui koordinasi lintas instansi.
“Saya berharap Dinas PU Babel bisa berkoordinasi dengan Polda untuk menindaklanjuti persoalan ini. Penambangan liar di sekitar infrastruktur umum harus ditertibkan agar fasilitas tersebut tidak rusak kembali. Kemarin saya juga sudah berkoordinasi dengan Polres Bangka Barat,” ujarnya.
Leviyan menilai perlindungan terhadap aset pemerintah merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang tidak sedikit sehingga harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Selain menyoroti persoalan tambang ilegal, legislator daerah pemilihan Bangka Barat tersebut juga mengangkat kondisi ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Jebus dengan Kecamatan Parittiga, tepatnya di wilayah Desa Ibul.
Ia mengatakan, kerusakan jalan di lokasi tersebut telah berlangsung sekitar enam bulan, namun hingga kini belum mendapat penanganan. Kondisi jalan yang berlubang dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pada malam hari karena minimnya fasilitas penerangan jalan umum (PJU).
“Kami khawatir terjadi kecelakaan di sana. Kami berharap ada respons cepat dari pemerintah provinsi. Saya memahami ada proses administrasi, teknis, serta mekanisme tender yang harus dilewati. Namun saya berharap perbaikan bisa segera direalisasikan,” katanya.
Menurut Leviyan, jalan tersebut merupakan jalur penghubung penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Jebus dan Parittiga. Kerusakan jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga dapat memperlambat mobilitas barang dan jasa yang berdampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.
Ia meminta Dinas PUPRPRKP Babel menjadikan perbaikan jalan tersebut sebagai salah satu prioritas, mengingat risiko kecelakaan akan semakin besar apabila kerusakan terus dibiarkan tanpa penanganan.
Di sisi lain, Leviyan juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Ia berharap Dinas PUPRPRKP Babel secara rutin menyampaikan perkembangan maupun progres perbaikan jalan-jalan provinsi yang mengalami kerusakan, khususnya di Kabupaten Bangka Barat.
Menurutnya, transparansi akan memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menghindari munculnya berbagai spekulasi mengenai lambannya pelaksanaan pembangunan.
“Masyarakat tentu ingin mengetahui kapan jalan akan diperbaiki dan sejauh mana progresnya. Karena itu saya berharap Dinas PU dapat memberikan informasi secara berkala sehingga masyarakat mengetahui tahapan yang sedang berjalan,” ujarnya.
Meski menyampaikan sejumlah kritik dan masukan, Leviyan tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas PUPRPRKP Babel yang dinilai cukup responsif dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur selama tahun 2025.
Ia mencontohkan penanganan cepat terhadap jembatan amblas di Desa Sekar Biru yang saat itu langsung mendapat perhatian dari jajaran Dinas PUPR. Bahkan, Kepala Dinas bersama Kepala Bidang Bina Marga turun langsung meninjau lokasi untuk memastikan penanganan berjalan dengan cepat.
“Saat itu Kepala Dinas dan Kabid Bina Marga turun langsung ke lapangan. Kinerja luar biasa seperti ini yang kami harap dapat terus dipertahankan,” pungkas Leviyan.
Melalui dorongan tersebut, DPRD Babel berharap upaya pembangunan infrastruktur jalan di Bangka Barat tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga dibarengi pengawasan yang ketat terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi merusak aset negara. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, infrastruktur yang telah dibangun diharapkan mampu bertahan lebih lama dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Alpat Kurniawan/KBO Babel)
