KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa status keanggotaan dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) tidak mensyaratkan pembayaran iuran sebesar US$1 miliar. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan Indonesia telah resmi menjadi anggota tanpa kewajiban menyetor dana tersebut. Sabtu (21/2/2026)
Pernyataan itu disampaikan Sugiono saat berada di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (20/2) malam waktu setempat. Ia menegaskan bahwa angka US$1 miliar yang sempat beredar bukan merupakan iuran wajib ataupun syarat formal untuk bergabung dalam forum tersebut.
“Dari awal saya bilang ini bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah anggota, tidak perlu bayar juga tidak apa-apa,” ujar Sugiono seperti dilaporkan Antara.
Sebelumnya, muncul spekulasi bahwa Indonesia belum sepenuhnya diakui sebagai anggota karena belum menyetor dana kontribusi. Isu ini berkembang di tengah informasi mengenai skema kontribusi finansial bagi negara yang ingin mengambil peran lebih besar dalam organisasi tersebut.
Sugiono menjelaskan, nominal US$1 miliar lebih merujuk pada kontribusi sukarela bagi negara yang ingin memperoleh posisi atau tanggung jawab tertentu, misalnya menjadi anggota permanen atau memegang peran strategis dalam pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dengan status Indonesia yang saat ini menjadi anggota tanpa kewajiban tambahan.
Selain itu, beredar pula klaim mengenai komitmen pendanaan sebesar US$5 hingga US$7 miliar. Menurut Sugiono, angka tersebut merupakan janji kontribusi (pledges) dari sejumlah negara lain dan berada di luar skema keanggotaan biasa.
Ia menekankan bahwa mekanisme kontribusi dalam forum internasional semacam ini bersifat fleksibel. Negara anggota dapat memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, tidak hanya uang tunai.
“Kontribusi bisa macam-macam. Ada yang berupa dana, ada yang berupa personel, bahkan ada juga kontribusi individu yang disalurkan melalui rekening khusus,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Indonesia memilih berkontribusi melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah menilai pendekatan tersebut lebih sesuai dengan kapasitas dan pengalaman Indonesia yang selama ini aktif dalam misi perdamaian dunia.
Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia menyiapkan sekitar 8.000 personel untuk mendukung berbagai misi yang disepakati dalam forum BoP. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global tanpa harus bergantung pada kontribusi finansial besar.
Selain kontribusi personel, beberapa skema pendanaan internasional juga memungkinkan penyaluran bantuan melalui lembaga keuangan global seperti World Bank. Namun Indonesia tidak menjadikan skema tersebut sebagai opsi utama.
Keputusan untuk mengirim pasukan dinilai sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta tradisi panjang partisipasi dalam operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat mengakhiri polemik terkait status keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Sugiono menegaskan bahwa yang terpenting bukan besaran dana yang disetor, melainkan kontribusi nyata bagi perdamaian internasional.
Dengan keikutsertaan tersebut, Indonesia diharapkan dapat memperkuat perannya di panggung global, khususnya dalam upaya penyelesaian konflik, stabilisasi kawasan, serta kerja sama keamanan internasional. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)
