KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Riuh pemberitaan yang kembali mengangkat isu sengketa informasi antara pemohon yang mengatasnamakan pengurus partai politik di Bangka Belitung dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memunculkan pertanyaan serius: apakah ini murni kritik berbasis fakta, atau justru upaya membangun framing opini yang terlepas dari konstruksi hukum yang telah final? Kamis (16/4/2026).

Inkracht di MA, KI Babel Bongkar Framing Tanpa Dasar Hukum

Pemkot Pangkalpinang Genjot Kinerja Perangkat Daerah Lewat Evaluasi Bulanan dan Triwulan

Halalbihalal DWP Pangkalpinang, Sekda Tekankan Penguatan Peran dalam Program Pemerintah

Pemkot Pangkalpinang Genjot Kompetensi Guru Lewat PKBI dan UKBI

Kunjungan Komisi X DPR RI ke Babel, Gubernur Hidayat Angkat Isu Akses dan Kualitas Pendidikan

Debitur Pailit

Nasional

Kepastian Hukum Dipertanyakan, Aturan Pencabutan IUP/IUPK Diuji di Mahkamah Konstitusi

Berita, Indonesia 24 Jam, Jakarta, Kejaksaan & Adhyaksa, Narkotika|13 April 2026

KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Ketentuan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha

banner 400x130

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.