KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto membahas penguatan sinergi TNI-Polri dalam memberantas berbagai tindak kejahatan, mulai dari peredaran narkotika, pertambangan ilegal, hingga aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Selasa (20/10/2026)
Pertemuan tersebut berlangsung di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026). Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kedua institusi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus menghadapi beragam ancaman kejahatan yang berkembang.
Berdasarkan siaran pers Divisi Humas Polri, pembahasan turut menyoroti keterlibatan oknum aparat yang diduga menjadi pelindung atau beking aktivitas ilegal. Kapolri menegaskan, pemberantasan kejahatan harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila melibatkan anggota aparat penegak hukum maupun pihak lain yang memiliki kewenangan.
Suyudi menekankan, soliditas TNI-Polri merupakan faktor penting dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, koordinasi antarlembaga tidak cukup hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi harus diperkuat hingga ke daerah.
“Kita ini merupakan keluarga besar yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Karena itu, soliditas dan sinergi TNI-Polri harus terus dipelihara, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Suyudi.
Beking Narkoba Jadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, pemberantasan peredaran narkotika menjadi salah satu pembahasan utama. Kapolri menyoroti berbagai modus yang digunakan jaringan narkoba untuk mengedarkan barang terlarang, termasuk pemanfaatan perangkat vape sebagai sarana peredaran narkotika cair.
Perkembangan modus tersebut dinilai membutuhkan kewaspadaan dan kerja sama yang lebih kuat di antara aparat. Pengawasan terhadap pola distribusi baru serta penindakan terhadap jaringan yang terlibat menjadi bagian penting dalam upaya menekan peredaran narkotika.
Kapolri juga menegaskan tidak boleh ada kompromi terhadap pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk mereka yang memberikan perlindungan kepada jaringan kejahatan tersebut.
“Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasannya. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang membekingi kejahatan tersebut,” tegasnya.
Penegasan itu menempatkan integritas aparat sebagai salah satu aspek penting dalam pemberantasan narkotika. Penindakan terhadap pelaku di lapangan perlu diikuti dengan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti membantu, memfasilitasi, atau melindungi kegiatan ilegal.
Satgas Terpadu untuk Berantas Tambang Ilegal
Selain narkotika, Kapolri dan Panglima TNI membahas upaya pemberantasan pertambangan ilegal melalui pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu.
Satgas tersebut diarahkan untuk menindak aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan hukum sekaligus melindungi kekayaan alam negara. Kerja sama TNI-Polri diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta mendukung penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal.
Persoalan tambang ilegal menjadi perhatian karena aktivitas yang melanggar aturan dapat menimbulkan persoalan hukum dan mengancam kelestarian lingkungan. Karena itu, upaya penindakan membutuhkan koordinasi antarlembaga agar berjalan efektif dan sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum juga perlu menyasar pihak-pihak yang terbukti memfasilitasi atau melindungi kegiatan pertambangan ilegal. Dengan demikian, pemberantasan tidak hanya berfokus pada pekerja di lapangan, tetapi juga pada jaringan dan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Meski demikian, rincian mengenai susunan, wilayah kerja, dan jadwal operasional satgas terpadu tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan.
Premanisme dan Pemalakan Ikut Disorot
Pembahasan berikutnya menyangkut pemberantasan premanisme dan pemalakan yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum serta aktivitas perekonomian masyarakat.
Praktik pemalakan dan tindakan intimidasi berpotensi menimbulkan rasa tidak aman, khususnya bagi pelaku usaha dan masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, koordinasi aparat diperlukan untuk mencegah serta menindak tindakan yang melanggar hukum.
Sinergi TNI-Polri diharapkan mampu memperkuat langkah penanganan gangguan keamanan sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat.
Perkuat Keamanan Siber dan Identitas Digital
Di tengah perkembangan teknologi, Kapolri turut menyoroti ancaman kejahatan siber dan penyalahgunaan identitas di ruang digital.
Menurut Suyudi, kemampuan aparat dalam menghadapi kejahatan harus terus menyesuaikan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya.
Penguatan sistem keamanan siber dan penerapan identitas digital yang terverifikasi dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan data serta melindungi masyarakat. Langkah tersebut juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Kita juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan keamanan siber dan sistem identitas digital menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman di ruang digital.
Sementara itu, Panglima TNI Agus Subiyanto mengapresiasi kunjungan Kapolri beserta jajaran pejabat utama Polri. Agus menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan nasional.
Ia juga mengingatkan kedua institusi agar mewaspadai dinamika strategis global serta potensi gangguan keamanan di dalam negeri. Selain menjalankan tugas menjaga stabilitas, TNI dan Polri diharapkan mendukung program pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi nasional.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Inspektur Jenderal Angkatan Darat Letjen TNI Erwin Djatniko, serta jajaran pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri.
Melalui pertemuan ini, kedua institusi menegaskan pentingnya sinergi dalam menghadapi kejahatan konvensional maupun kejahatan yang berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Penegakan hukum terhadap pelaku dan pihak yang terbukti melindungi aktivitas ilegal menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, melindungi masyarakat, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap aparat negara. (Sumber : kompas.com, Editor : KBO Babel)
