KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan program bantuan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi sekitar 2.000 siswa kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta. Program ini diusulkan sebagai langkah nyata untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan. Selasa (14/7/2026)
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan pemerintah tidak hanya berfokus pada pengembangan sekolah negeri, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap sekolah swasta yang memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan di daerah.
Menurutnya, meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri tidak boleh membuat sekolah swasta kehilangan peserta didik hingga mengganggu keberlangsungan operasionalnya. Karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan sekaligus memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan.
“Jangan sampai semuanya ingin masuk sekolah negeri, sementara sekolah swasta menjadi kosong. Sekolah swasta juga harus kita pikirkan,” kata Didit.
Program bantuan tersebut diusulkan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Berdasarkan skema yang disiapkan, setiap siswa penerima manfaat akan memperoleh bantuan pembayaran SPP maksimal sebesar Rp250 ribu setiap bulan. Dengan sasaran sekitar 2.000 siswa, total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp5,9 miliar.
Didit menjelaskan besaran bantuan telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, pemerintah berharap program tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Kurang lebih 2.000 orang akan dibiayai uang sekolah bulanannya di sekolah swasta melalui APBD. Kemampuan maksimal kita Rp250 ribu per orang, total anggarannya sekitar Rp5,9 miliar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak hanya bertujuan membantu orang tua siswa, tetapi juga menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap eksistensi sekolah swasta di Bangka Belitung.
Menurut Didit, sekolah swasta selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pemerataan pendidikan, terutama di wilayah yang kapasitas sekolah negerinya terbatas. Kehadiran sekolah swasta juga dinilai membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Karena itu, keberlangsungan sekolah swasta harus menjadi perhatian bersama agar tetap mampu memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
Didit juga memastikan proses penentuan penerima bantuan dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Pendataan calon penerima bantuan sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah yang memahami kondisi ekonomi peserta didik. DPRD maupun kepala daerah tidak akan mencampuri proses tersebut agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Datanya sudah dimiliki Dinas Pendidikan. DPRD maupun Gubernur tidak ikut campur siapa yang berhak menerima. Itu kami serahkan kepada sekolah masing-masing,” tegasnya.
Mekanisme tersebut diharapkan mampu menjaga transparansi sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan dalam proses penyaluran bantuan.
Selain menanggung biaya SPP, pemerintah daerah juga berupaya membantu kebutuhan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu.
Didit mengungkapkan, kebutuhan seragam sekolah akan dipenuhi melalui kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan PT Timah. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan bantuan sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak lagi terbebani biaya pendidikan sejak awal tahun ajaran.
Menurutnya, dukungan terhadap sektor pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga harus menyentuh langsung kebutuhan peserta didik agar mereka dapat belajar dengan tenang tanpa terkendala persoalan biaya.
Program bantuan SPP dan penyediaan seragam sekolah menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bangka Belitung melalui pemerataan akses pendidikan.
DPRD berharap kebijakan tersebut dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan di sekolah swasta, sekaligus memberikan kepastian bagi sekolah swasta untuk terus menjalankan proses belajar mengajar.
Ke depan, pemerintah daerah juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dengan dukungan anggaran daerah, kolaborasi bersama Baznas dan PT Timah, serta keterlibatan aktif sekolah dalam melakukan pendataan, diharapkan tidak ada lagi anak-anak di Bangka Belitung yang terhambat mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan biaya. Program ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Jhon Kanedy/KBO Babel)
