KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Bangka Barat, Yus Derahman, di ruang kerjanya pada Senin (13/10/2025). Rabu (15/10/2025)
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda nasional Kementerian HAM pasca pembentukan 20 kantor wilayah baru di seluruh provinsi Indonesia, termasuk di Kepulauan Bangka Belitung. Tujuannya untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal.
Kepala Kanwil Kementerian HAM Babel, Suherman, dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa pihaknya membawa lima program prioritas yang akan disinergikan dengan pemerintah daerah. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus membumikan nilai-nilai hak asasi manusia di wilayah Bangka Barat.
“Ada lima program utama yang kami sosialisasikan, yaitu pembangunan Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian), pembinaan Desa Sadar HAM, revitalisasi dan pembangunan Pusat Studi HAM di lingkungan pendidikan, revisi Undang-Undang HAM, serta penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat,” ujar Suherman.
Selain itu, Suherman menambahkan program percepatan dan pendampingan terhadap program prioritas Presiden juga menjadi bagian penting dari upaya Kementerian HAM dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis keadilan dan hak asasi.
“Langkah ini merupakan bentuk kolaborasi konkret antara pemerintah pusat dan daerah. Kami ingin memastikan setiap program terkait hukum dan HAM bisa berjalan efektif, tepat sasaran, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya.
Menurut Suherman, sejumlah program yang telah dirancang tersebut akan mulai direalisasikan pada tahun 2026 mendatang. Ia menilai bahwa Bangka Barat memiliki potensi besar untuk menjadi daerah percontohan dalam penguatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM di Bangka Belitung.
“Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak di daerah dan insyaallah pelaksanaan program-program tadi akan dimulai tahun depan. Bangka Barat menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki komitmen tinggi terhadap pembinaan hukum dan perlindungan HAM,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Barat, Yus Derahman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian HAM Babel. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung dan berkolaborasi dalam melaksanakan berbagai program tersebut.
“Kami menyambut baik kehadiran jajaran Kementerian HAM Babel. Ini menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Yus Derahman.
Ia juga berharap kerja sama yang dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang edukasi hukum dan peningkatan kesadaran akan hak-hak warga negara.
“Harapan kami, sinergi ini mampu memperkuat pelayanan publik di bidang hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sebagai warga negara. Pemerintah daerah siap menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program-program ini,” tegasnya.
Yus menilai keberadaan program seperti Kampung REDAM dan Desa Sadar HAM akan membantu pemerintah daerah menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis, toleran, dan sadar hukum.
“Dengan adanya program pembinaan seperti ini, kami berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya penyelesaian konflik secara damai, menghargai perbedaan, dan mengedepankan musyawarah dalam setiap persoalan sosial,” tutupnya.
Melalui kunjungan ini, Kanwil Kementerian HAM Babel berharap dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan pemerintah daerah serta memastikan program-program prioritas nasional di bidang hukum dan HAM dapat diimplementasikan secara efektif di Bangka Barat. (Zulfikar/KBO Babel)
