KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir triwulan pertama tahun 2026. Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di tengah meningkatnya harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Jum’at (13/3/2026)
Yuliot mengatakan keputusan tersebut diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat, khususnya menjelang periode Hari Raya Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan kebutuhan energi.
“Harga Pertalite tidak akan mengalami kenaikan hingga berakhirnya triwulan pertama tahun 2026. Ini juga sudah disampaikan langsung oleh Bapak Menteri,” ujar Yuliot saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).
Saat ini Pertalite yang merupakan BBM dengan kadar oktan RON 90 masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter. Harga tersebut dipertahankan oleh pemerintah meskipun harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Kenaikan harga minyak global dipicu oleh konflik geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi pasokan energi dunia. Situasi tersebut menyebabkan harga minyak mentah internasional melonjak hingga mencapai sekitar 110 dolar Amerika Serikat per barel.
Meski demikian, pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi agar tidak menambah beban masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Yuliot menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia sekaligus melakukan evaluasi terhadap kemampuan anggaran negara dalam menanggung subsidi energi.
Evaluasi tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi subsidi dan kompensasi energi yang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
“Ke depan kita akan terus melihat perkembangan harga minyak dunia dan juga bagaimana kondisi subsidi serta kompensasi energi yang sudah dialokasikan dalam APBN,” katanya.
Menurut Yuliot, keputusan terkait kemungkinan penyesuaian harga Pertalite setelah triwulan pertama 2026 akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi sebelum mengambil kebijakan baru, termasuk stabilitas ekonomi nasional serta daya beli masyarakat.
“Kami akan melakukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menentukan langkah selanjutnya mengenai harga Pertalite ini,” jelasnya.
Sementara itu, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga telah menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan setidaknya hingga menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 2026.
Menurut Bahlil, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga energi agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial secara lebih tenang, terutama selama periode mudik Lebaran.
“Saya pastikan agar masyarakat tidak perlu khawatir terkait harga BBM. Sampai dengan hari raya nanti InsyaAllah tidak ada kenaikan harga BBM subsidi,” ujar Bahlil beberapa waktu lalu di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Selain Pertalite, pemerintah juga mempertahankan harga BBM bersubsidi lainnya yaitu solar subsidi atau biosolar yang saat ini masih dijual dengan harga Rp6.800 per liter.
Kebijakan menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi ini dinilai penting karena BBM tersebut banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah dan sektor transportasi umum.
Apabila harga BBM subsidi mengalami kenaikan, dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan harga barang kebutuhan pokok.
Pemerintah juga menilai bahwa stabilitas harga energi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga inflasi nasional tetap terkendali.
Dengan mempertahankan harga Pertalite dan biosolar, pemerintah berharap aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun kondisi ekonomi global sedang mengalami tekanan akibat berbagai faktor eksternal.
Di sisi lain, pemerintah tetap membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan energi agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi global.
Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan energi nasional tetap adaptif sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal negara.
Dengan demikian, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang tanpa harus khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. (Sumber : detikfinance, Editor : KBO Babel)
