KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – Puluhan guru taman kanak-kanak (TK) swasta di Kabupaten Bangka Barat mendatangi Kantor DPRD Bangka Barat pada Kamis (20/11) siang untuk mengadukan nasib mereka. Para guru ini mengaku belum menerima gaji selama hampir 11 bulan, sejak Januari 2025 hingga November 2025. Kondisi tersebut membuat banyak pendidik tertekan secara ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumat (21/11/2025)
Para guru diterima oleh anggota DPRD Bangka Barat dan diajak berdiskusi dalam pertemuan di Ruang Komisi I DPRD. Suasana haru mewarnai pertemuan itu, karena para guru datang dengan seragam batik sebagai simbol kebersamaan memperjuangkan hak mereka.
Meiry Hariani, perwakilan dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Bangka Barat, mengatakan masalah keterlambatan gaji ini sudah berlangsung terlalu lama dan memberi dampak besar pada kinerja para pendidik. Ia menegaskan bahwa banyak guru terpaksa berutang, menunda kebutuhan keluarga, bahkan kesulitan mengikuti kegiatan sekolah yang membutuhkan biaya pribadi.
“Hasilnya ternyata untuk pembayaran sudah dianggarkan oleh dinas, tetapi karena masuk di anggaran perubahan tinggal menunggu waktu untuk pencairan. Diberikan secepatnya. Kita mengikuti juknis dahulu, buat proposal sesuai dengan ketentuan,” jelas Meiry dalam pertemuan tersebut.
Meiry juga merinci besaran gaji guru TK swasta di Bangka Barat yang masih jauh dari layak. Untuk lulusan S1, gaji per bulan hanya Rp1,9 juta, lulusan D3 menerima Rp1,7 juta, sedangkan lulusan SMA hanya Rp1,2 juta. Dengan gaji pas-pasan tersebut, keterlambatan selama hampir setahun jelas memukul kondisi ekonomi para guru.
“Gaji itu sejak Januari sampai sekarang belum diterima. Tentu dampaknya ada kelemahan saat mengajar, karena kami harus mengikuti kegiatan yang memerlukan biaya. Mana dari gaji itulah yang diharapkan guru-guru kami,” ujar Meiry.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah anggota DPRD menyatakan keprihatinan atas masalah yang menimpa para guru. Mereka berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini dan meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Bangka Barat bergerak cepat untuk menyelesaikan pencairan anggaran gaji.
Sementara itu, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dikpora Bangka Barat, Henky Wibawa, memberikan penjelasan mengenai penyebab tertundanya pembayaran gaji. Ia menyebutkan bahwa persoalan ini berkaitan dengan proses penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah, terutama terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kita sedang memproses bagaimana dana tersebut disesuaikan, karena ini berkaitan dengan penataan ASN terutama pengangkatan PPPK. Anggaran yang selama ini bergabung dengan sekolah negeri, sekarang kita pisahkan dan dijadikan mata anggaran tertentu. Untuk swasta, mekanismenya adalah hibah,” jelas Henky Wibawa.
Menurut Henky, perubahan mekanisme anggaran tersebut membuat proses pencairan membutuhkan waktu lebih lama. Ia memastikan bahwa Dinas Pendidikan tidak mengabaikan hak para guru dan sedang mempercepat penyusunan berkas agar pencairan bisa dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak memberikan tanggal pasti kapan gaji akan dicairkan.
Penjelasan ini belum sepenuhnya memuaskan para guru. Banyak di antara mereka mempertanyakan mengapa perubahan sistem anggaran justru berdampak pada pendidik yang menggantungkan hidup dari gaji bulanan. Mereka berharap pemerintah daerah segera menemukan solusi konkret.
“Kami hanya ingin hak kami diberikan. Kami mengajar setiap hari, menjalankan tugas seperti biasa, tetapi gaji tidak ada hampir setahun. Ini bukan hal yang bisa ditunda,” ujar salah satu guru yang hadir.
Persoalan ini menambah daftar panjang keluhan tenaga pendidik swasta di sejumlah daerah yang sering kali mengalami keterlambatan pembayaran. Padahal peran guru TK sangat penting dalam membentuk karakter dan dasar pendidikan anak-anak di Bangka Barat.
Anggota DPRD menegaskan bahwa mereka akan segera memanggil Dikpora untuk membahas secara resmi kendala anggaran tersebut. Mereka juga meminta pemerintah daerah memastikan tidak ada lagi penundaan panjang seperti ini di masa mendatang.
Pada akhir pertemuan, para guru berharap agar pemerintah benar-benar menepati janji untuk mempercepat pencairan. Mereka menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal uang, tetapi soal penghargaan terhadap profesi guru yang selama ini berkontribusi bagi pendidikan dasar di Bangka Barat.
Dengan gaji yang masih jauh dari layak dan keterlambatan hampir satu tahun, para guru berharap masalah ini menjadi perhatian serius dan segera mendapat solusi agar mereka dapat kembali fokus mendidik tanpa dibebani persoalan kebutuhan hidup yang mendesak. (Sumber : Bangkapos, Editor : KBO Babel)
